Realisasi DD Disebut Tak Transparan, Kades Pagerungan Kecil: Selalu Kami Koordinasikan
News
Audiensi bersama sejumlah masyarakat Pagerungan Kecil yang berdemonstrasi di depan kantor desa setempat, kemarin. (Foto: Istimewa)
SUARA INDONESIA, SUMENEP - Sejumlah masyarakat di Desa Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mendatangi kantor kepala desa (kades) setempat. Mereka menuntut transparansi realisasi Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), Sabtu (04/05/2024) pagi.
Menanggapi hal tersebut, Kades Pagerungan Kecil, Halilurahman, langsung mengadakan audiensi dengan masyarakat yang melakukan demo dan segala aspirasi yang disampaikan telah dijawab langsung di hadapan Koordinator Lapangan (Korlap) Malik Alam dan sejumlah masyarakat yang mendampingi.
“Melalui audensi yang dilaksanakan di kantor Desa Pagerungan Kecil, korlap aksi telah menyampaikan semua tentang apa yang mendasari mereka melakukan aksi demo, dari beberapa pekerjaan yang telah dikerjakan pada tahun 2023, tentu hal itu sebagai bentuk kepedulian Masyarakat kepada Pemdes,” kata Halilurahman kepada media ini, Sabtu (4/5/2024) malam.
Ia menjelaskan, pihaknya telah menjawab segala tuntutan maupun aspirasi masyarakat dalam demo tersebut, sesuai dengan regulasi yang telah dibuat serta beberapa realisasi program yang sudah dilaksanakan.
Bahkan, Halilurahman berani menyebut penambahan anggaran pada tahun 2023 merupakan salah satu capaian dari pengelolaan keuangan di Desa Pagerungan Kecil.
“Sudah saya jawab semua aspirasinya, saya juga sampaikan bahwa Pagerungan Kecil mendapat tambahan Dana Desa senilai Rp 139.000.000, desa kami satu-satunya desa di Kepulauan Kangean yang mendapatkan dana tambahan, sebagai bentuk apresiasi Kementerian Keuangan atas kinerja pemdes dalam mengelola keuangan desa,” paparnya.
Halilurahman juga mengungkapkan, bahwa setiap program yang termaktub dalam APBDes telah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, demi menyelaraskan semua program dengan peraturan maupun perundang-undangan.
“Misal, dalam penyesuaian harga barang masuk kedalam Peraturan Bupati (Perbup) dan semua tahapan dilakukan mulai dari musyawarah tingkat Dusun sampai penetapan APBDes,” ungkapnya.
Adapun persoalan aksi sejumlah masyarakat di desanya itu, kata Halilurahman merupakan bagian dari demokrasi di Pagerungan Kecil yang akan membuat desa lebih berkembang.
“Persoalan perspektif negatif sebagian Masyarakat menjadi hal yang wajar dan harus ada, seperti yang lakukan oleh 15 orang warga kami yang langsung ke Balai Desa," ujarnya.
"Semoga dengan banyaknya kritik, desa ini semakin maju dan harmonis. Namun jangan melupakan kultur yang dirawat oleh para pendahulu desa ini, yaitu berazas musyawarah, dan saya selalu terbuka kepada siapapun yang akan menyampaikan aspirasi,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua BPD Pagerungan Kecil, Huzaimi, mengaku menyayangkan cara yang digunakan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Masyarakat Pagerungan Kecil Bersatu tersebut.
Huzaimi menyebut dari audiensi yang dilakukan sebelumnya, pihak desa telah menyampaikan, jika masih ada hal yang mengganjal, bisa diproses melalui jalur dan prosedur yang lebih baik, selain demonstrasi.
"Kemarin tanggal 1 Mei sudah melakukan audensi ke Pemerintah Desa. Dalam audensi itu saya menyaksikan langsung, semua pertanyaan sudah dijelaskan secara rinci oleh Kades," bebernya.
"Istilahnya begini, anggaran mulai dari pembelian jumlah kecil juga sudah dijelaskan secara gamblang. Saat audensi pun kami sudah membuat kesepakatan, jika masih ada yang mengganjal dengan jawaban kades, maka silahkan datang dengan audensi lagi kalau bisa bawa data agar bagus," tambahnya.
Oleh sebab itu, dirinya merasa kaget ketika tiba-tiba mendapat kabar ada sejumlah masyarakat yang berdemo di depan kantor kades menyoal realisasi ADD dan DD yang sebelumnya telah dilakukan audiensi.
"Entah kenapa tiba-tiba saya dikabari ada demo dan memasang papan di sekitar pembangunan proyek pelabuhan bertuliskan proyek siluman DD 2024 Pag Kecil, kalau begini kan kurang elok," ucapnya.
Kendati demikian, dirinya berharap ke depan, masyarakat bisa mengikuti prosedur penyampaian aspirasi tanpa harus melakukan demonstrasi, agar kerukunan dan kultur di Desa Pagerungan Kecil tidak dirasuki hal yang tidak benar.
"Saya hanya menengahi, bahwa aspirasi mereka bagus namun gunakan cara yang elok seperti audensi, karena masyarakat kita tidak terbiasa dengan demo-demo," sambungnya.
Dirinya bahkan menjamin apa yang disampaikan massa aksi itu tidak benar, karena sebagai pengawas dirinya mengetahui bagaimana kondisi administrasi di desa.
"Saya jamin bahwa apa yang disampaikan massa tadi adalah tidak benar, karena saya tau bagaimana administrasi desa ini. Tidak mungkin Desa ini akan dapat tambahan dana dari pusat jika tidak transparan dan pengelolaannya bagus," tandasnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta |
: Wildan Mukhlishah Sy |
| Editor |
: Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi