SUARA INDONESIA

Soal Perda PUG Kaltim, Komisi IV DPRD Tekankan Pentingnya Sosialisasi

Mohamad Alawi - 08 November 2023 | 12:11 - Dibaca 344 kali
Advertorial Soal Perda PUG Kaltim, Komisi IV DPRD Tekankan Pentingnya Sosialisasi
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Fitri Maisyaroh. (Foto: Alawi/Suara Indonesia)

SUARA INDONESIA, SAMARINDA - Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Fitri Maisyaroh menyampaikan, bahwa setelah disahkan, Perda Pengarusutamaan Gender (PUG) perlu disosialisasikan secara luas di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi. Menurutnya, PUG tidak hanya mengenai pengarusutamaan perempuan, melainkan juga bagaimana mengakomodir kebutuhan semua gender, termasuk disabilitas.

"PUG bukan hanya menambah jumlah perempuan di sektor-sektor tertentu, tapi juga tentang mengubah struktur dan budaya yang mendukung ketidakadilan gender," ungkap Fitri dalam pernyataannya di Gedung DPRD Kaltim, Rabu (08/11/2023).

Pengarusutamaan gender dianggap sebagai strategi untuk memasukkan perspektif gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Fitri menekankan bahwa tanpa memperhatikan gender, pembangunan tidak akan efektif, efisien, dan berkeadilan.

Lebih lanjut, Fitri mengingatkan pentingnya memperhatikan PUG dalam penganggaran OPD. Prasyarat harus ditetapkan agar anggaran memperhatikan aspek PUG, seperti mengakomodir kebutuhan disabilitas. 

"Jadi PUG bukan hanya urusan perempuan, tetapi tanggung jawab bersama dalam pembangunan," tandasnya.

Dengan perubahan Perda PUG, Fitri berharap semua pihak memahami esensi PUG, contohnya dalam program kesehatan yang harus mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan. Pengarusutamaan gender dianggap sebagai tanggung jawab bersama untuk pembangunan yang merata dan adil bagi semua, tanpa membedakan gender. "Sosialisasi PUG sangat penting agar pemahaman lebih luas dan baik," ucap Fitri. 

Fitri berharap, dengan perubahan Perda PUG ini, setiap pihak bisa memahami esensi dari PUG itu sendiri. 

Ia mencontohkan, apabila sebuah program kesehatan tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan, seperti kesehatan reproduksi, maka program tersebut tidak akan mencapai sasaran dan tujuannya.

Fitri menambahkan, pengarusutamaan gender sebagai tanggung jawab bersama dari semua pihak yang terlibat dalam pembangunan. Dengan pengarusutamaan gender, diharapkan pembangunan dapat memberikan manfaat yang merata dan adil bagi semua orang, tanpa membedakan gender.

"Jangan sempit kan PUG hanya berurusan dengan perempuan, walaupun memang selama ini cenderung ke sana. Tapi, makanya dengan sosialisasi ini, kita harapkan ada pemahaman yang lebih luas dan lebih baik," tuturnya. (Adv) 

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Mohamad Alawi
Editor : Satria Galih Saputra

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Featured SIN TV