SUARA INDONESIA, CILACAP - Presiden RI Joko Widodo melakukan pertemuan dengan puluhan nelayan yang tergabung dalam Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) di Jakarta pada Kamis (30/11/2023). Termasuk di dalamnya nelayan Cilacap.
Dalam pertemuan tersebut, nelayan menyuarakan aspirasinya terkait Usaha Perikanan Tangkap dan Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai memberatkan.
Aspirasi dari nelayan tersebut mendapat respon positif dari Presiden Jokowi dengan menyatakan akan membatalkan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) dan sistem kuota zona yang selama ini dikeluhkan oleh nelayan.
Hal itu dibenarkan Agustina, salah satu Pengusaha Perikanan asal Cilacap yang turut hadir dalam pertemuan itu mewakili nelayan saat dikonfirmasi usai kembali dari Jakarta.
"Iya benar pak Presiden bersedia untuk membatalkan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) dan sistem kuota zona," katanya, Jumat (01/12/2023).
Terlebih para nelayan sudah resah dengan kebijakan dari KKP yang dinilai tidak berpihak. Selain itu juga kebijakan ini menyengsarakan para nelayan.
Terutama setelah diterbitkannya PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang akan diberlakukan pada tahun 2024. Sehingga para nelayan merasa keberatan dengan peraturan itu.
Menurut Agustina, kebijakan dari KKP tersebut tidak efektif dan merugikan serta rawan menimbulkan konflik. "Kebijakan ini sangat merugikan terhadap usaha kami. Kalau kebijakan ini tetap diberlakukan, saya yakin akan menimbulkan konflik, apalagi kita tau nelayan itu seperti apa," ujarnya.
"Kita juga meminta adanya penurunan PNBP, menolak kapal asing dan pemodal asing, menolak migrasi dan VMS serta menolak PBB laut. Alhamdulillah pak Presiden merespon baik tuntutan kami," tutupnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Satria Galih Saputra |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi