SUARA INDONESIA, PROBOLINGGO - Keterbukaan informasi publik dan layanan pengaduan masyarakat, terus menjadi perhatian serius Pemkab Probolinggo, Jawa Timur.
Setelah meluncurkan Prorgam Bersama Untuk Sinergi, Loyalitas, Kualitas, Efektivitas, Tuntas (BUS PATAS) dan layanan pengaduan call center Lapor Kanda (kelola aduan, nasehat, ditindaklanjuti). Kini program dan layanan tersebut terus dievaluasi untuk dibenahi agar lebih baik.
Melalui Diskominfo, Statistik dan Persandian, Pemkab Probolinggo kali ini menggelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, di Pendapa Prasaja Ngesti Wibawa Kabupaten Probolinggo, Rabu siang (6/12/2023).
Pemateri menghadirkan Asisten Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Fikri Mustofa. Dia menyebut layanan call center Lapor Kanda milik Pemkab Probolinggo sangat baik untuk mendukung keterbukaan informasi publik.
Hanya saja, menurutnya layanan tersebut perlu disinkorinasi dengan layanan pada instansi pemerintah lainnya, seperti layanan pada dinas-dinas, Puskesmas hingga ke tingkat kecamatan dan desa.
"Layanan Lapor Kanda ini kami harap tidak menjadi satu-satunya layanan pengaduan masyarakat. Perlu opsi-opsi layanan lainnya, bisa juga layanan yang ada di dinas-dinas," ungkapnya.
Sejauh ini, sambung Fikri, pihaknya telah melakukan sidak langsung terhadap layanan Lapor Kanda milik Pemkab Probolinggo.
Dia mengatakan, bahwa respons dari operator Call Center cukup cepat dan ketersediaan data juga telah memenuhi kebutuhan pengaduan masyarakat.
"Kalau Lapor Kanda sudah saya coba tadi secara sembunyi-sembunyi. Memang langsung direspons, tapi saat saya coba di layanan beberapa Puskesmas dan Dinas, di sini respons tak secepat di Lapor Kanda," terangnya.
Fikri menambahkan, untuk pengaduan masyarakat Kabupaten Probolinggo ke Ombudsman, diakuinya sangat minim. Ia pun berharap hal itu adalah dampak positif dari adanya layanan Lapor Kanda di Probolinggo.
"Kalau saya boleh berhusnuddzon (baik sangka-red), semoga minimnya pengaduan ini karena sudah adanya layanan call center Lapor Kanda ini," bebernya.
Sedangkan untuk jenis pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman, dikatakan Fikri sangat beragam dan tidak didominasi hal tertentu.
"Rata-rata pengaduan semua ada ya. Masalah supremasi hukum, pertanahan, layanan pemerintah daerah. Semuanya ada," pungkasnya.
Sementara itu, Pj. Bupati Probolinggo Ugas Irwanto, mengatakan memang diakui bahwa setiap program dan layanan yang diluncurkan tidak akan selalu berjalan mulus.
Oleh sebab itu, perlu adanya evaluasi dan pengembangan pada hal tersebut, seperti masifnya sosialisasi, sinergitas dukungan dan komitmen bersama antar instansi pemerintah dan masyarakat sendiri.
"Nah salah satu fungsi kita datangkan Ombudsman ini, ya untuk evaluasi kami. Tadi dibuktikan langsung, layanan Lapor Kanda merespons lebih cepat. Tapi pada layanan informasi publik di beberapa Puskesmas dan dinas, masih ada yang belum mengimbangi untuk bergerak cepat merespons pengaduan masyarakat," terangnya.
Pj. Bupati Probolinggo menegaskan, pihaknya akan lebih menguatkan komitmen sinergitas antar sesama instansi, dinas dan Puskesmas. Agar tercipta harmonisasi program, terutama pada bidang keterbukaan iformasi publik. (Adv)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Lutfi Hidayat |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi