SUARA INDONESIA, JOMBANG- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menetapkan hukum haram bagi masyarakat yang tidak memilih atau golput pada pemilu 14 Februari 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua MUI Jombang, KH Afifudin Dimyathi, saat dikonfirmasi terkait keputusan MUI dalam Ijtima' Ulama 2009 hukum haram bagi masyarakat yang tidak memilih atau golput saat pemilu.
"Bahwa memilih pemimpin yang memenuhi persyaratan di antaranya jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah) dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, hukumnya adalah wajib,” terangnya, Minggu (11/02/2024).
Menurutnya, apabila dengan sengaja tidak memilih atau golput padahal ada calon yang memenuhi syarat, maka hukumnya haram. “Sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat, hukumnya adalah haram,” tegasnya
Pengasuh Ribath XIV Hidayatul Qur’an Ponpes Darul Ulum tersebut juga mengatakan, politik dengan memakai suap uang atau money politics adalah haram. “Politik uang juga sudah diharamkan oleh MUI dalam fatwa yang dikeluarkan tahun 2018,” ungkapnya.
Afifudin menambahkan, MUI Jombang juga mengajak seluruh lapisan masyarakat agar menjalani pesta demokrasi dengan bungah serta menjunjung tinggi nilai persaudaraan kenegaraan.
“Mari kita jalani pilpres dengan riang gembira, sembari mengedepankan nilai ukhuwah wathoniyah, bahwa kita sedang memilih pemimpin nasional untuk kita semuanya,” ujarnya.
Tak lupa, ia juga mengajak kepada para petinggi ponpes yang ada di Kota Santri untuk menjadi penyejuk di masyarakat. Menjadi tetes-tetes air yang senantiasa mendinginkan suasana dan menambah kesejukan di masyarakat.
“Kita harus menyadari bahwa momentum pilpres ini hanya terjadi lima tahun sekali, jangan sampai momentum singkat ini mengganggu kehidupan sosial yang kita jalani setiap hari,” pungkasnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Gono Dwi Santoso |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi