JEMBER- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke pabrik pembuatan pupuk Petrokimia, yang ada di Kecamatan Rambipuji, Kamis (10/3/2022).
Kegiatan tersebut, merupakan buntut dari banyaknya keluhan petani, terkait kelangkaan pupuk di Kabupaten Jember.
Pada sidak yang juga dilakukan di salah satu gudang distributor, yang terletak di Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji tersebut, ditemukan bahwa stok pupuk subsidi dan non-subsidi masih tersedia.
Begitupula dengan persediaan pupuk di kios penyalur, yang ada di Desa Ajung, Kecamatan Ajung.
Bupati Jember Hendy Siswanto menjelaskan, terdapat sejumlah hal yang menjadi perhatian Pemkan dalam fenomena kelangkaan pupuk, salah satunya adalah perlu adanya perbaikan menejemen penyaluran pupuk dari hulu hingga hilir.
"Tentunya ini ada salah satu menejemen penyaluran pupuk harus lebih clear lagi dari hulu hingga hilir," jelasnya.
Hendy menyebut, setiap produsen seharusnya juga memiliki data alokasi dan kebutuhan pupuk dari para petani, sehingga penyaluran dapat lebih jelas.
"Harusnya punya juga untuk pegangan, dengan begitu jadi bisa tahu berapa kebutuhan pupuk. Jangan hanya kios-kios atau distributor saja yang punya," lanjutnya.
Menurutnya, saat ini kebutuhan pupuk Subsidi Kabupaten Jember hanya tercover sekitar 50 persen dari pemerintah.
"Ini kan masih ada kosong 40 persen lebih, kenapa tidak ditutupi dengan yang non-subsidi," ucap Bupati.
Kendati demikian, salah seorang pemilik kios pupuk Irwan Sukirno mengungkapkan, tingginya harga pupuk non-subsidi membuat petani enggan untuk membelinya.
Dirinya menilai, selama ini pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan distributor dan kelompok tani, untuk berusaha mencukupi kebutuhan pupuk subsidi, sesuai dengan e-RDKK.
"Kalau penyaluran pupuk subsidi kita sesuaikan dengan e-RDKKnya, selama kita mengetahui alurnya dengan jelas dan berkoordinasi, saya rasa tidak akan ada masalah," ucapnya.
Irwan menambahkan, kelangkaan pupuk biasanya dikeluhkan oleh petani, yang lahannya tidak masuk dalam e-RDKK, sehingga tidak menerima jatah untuk pupuk bersubsidi.
"Memang ada sebagian petani yang mereka tidak masuk dalam e-RDKK, nah mereka inilah yang tidak bisa mendapatkan jatah pupuk subsidi," tandasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Wildan Mukhlishah Sy |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi