SAMARINDA, Suaraindonesia.co.id - Forum Perempuan Peduli Perumahan Korpri Loa Bakung Samarinda (FPPPKLB) terus gigih memperjuangkan perubahan status tanah di wilayah tersebut, dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).
Upaya terbaru melibatkan kerja sama dengan Komisi II DPRD Kaltim yang menggelar rapat dengar pendapat (RSP) di Gedung Sekretariat DPRD Kaltim, Selasa (10/10/2023).
Pimpinan RSP, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, mengungkapkan bahwa langkah ini bertujuan untuk mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait masalah tanah di Loa Bakung yang telah berlarut-larut selama hampir 30 tahun.
“Solusi yang diperlukan harus jelas dan resmi. Kami perlu mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ini, baik yang manis maupun yang pahit,” ujar Sapto.
Selain itu, FPPPKLB akan mengirimkan tiga perwakilan saat berkonsultasi dengan Kemendagri, namun mereka juga berkomitmen untuk menerima keputusan yang dikeluarkan Kemendagri.
“Kami tidak boleh memaksakan kehendak kami jika itu bukan dalam kewenangan kami. Kami siap menerima risiko apapun dan bahkan sudah merencanakan masalah akomodasi dan transportasi untuk memfasilitasi perjalanan kami,” tambahnya.
Sapto juga menekankan bahwa langkah-langkah ini adalah bentuk upaya untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak ada keraguan terhadap komitmen Pemprov dan DPRD Kaltim dalam mendengarkan aspirasi warga.
"Keberpihakan kepada masyarakat adalah hal yang penting bagi kami. Dalam hal ini, kami menggunakan dana pribadi untuk memfasilitasi, bahkan jika tidak ada anggaran. Kami peduli, dan yang penting, kami bertindak dengan integritas," tutup Sapto. (ADV)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Mohamad Alawi |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi