default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

OVOP Sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan

OVOP Sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan
Suara Pembaca
Rudi Mulyanto, S.H.,M.Kn
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

Oleh Rudi Mulyanto, S.H.,M.Kn
Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi 


Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Pada hakekatnya pemerintah mengemban tiga fungsi yakni pelayanan,  pemberdayaan dan pembangunan (service, empowerment, development). Hal tersebut dilaksanakan dengan maksud pelayanan mampu memberikan keadilan bagi masyarakat, pemberdayaan untuk mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya pemerintah dituntut untuk mampu bertindak secara seimbang demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Sumaryadi, 2010). 

Perencanaan pembangunan yang matang, pelaksanaan telah sesuai rencana, dan pengawasan secara berjenjang ternyata tidak serta merta berdampak pada pemerataan pembangunan. Selalu terdapat kesenjangan antara wilayah yang satu dengan yang lain, mulai percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan terutama pencapaian indikator-indikator ekonomi seperti yang direncanakan. Penyebab utama tiadanya pemerataan pembangunan antara lain sifat rencana yang terlalu umum, tidak mempertimbangkan potensi setempat serta kurang sejalan dengan kearifan lokal. Pintu masuk penyerapan aspirasi lokal terutama melalui musyawarah dengan stake holder setempat, berdiskusi duduk bersama menyusun rencana. Intinya, lebih mendengarkan kehendak masyarakat yang bersinggungan langsung dengan proses pembangunan yang berarti melibatkan masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan. Pembangunan yang bottom-up. Salah satu program pembangunan yang bermula dari penggalian potensi lokal adalah One Village One Product atau acap disingkat OVOP. 

Konsep OVOP ini pernah sukses diterapkan di Jepang dengan istilah Isson Ippin Undo. Konsep ini diinisiasi oleh Dr. Morihiko Hiramatsu di Provinsi Oita pada tahun 1979. Dalam konsep OVOP, masyarakat diberikan pemahaman untuk dapat menghasilkan barang-barang terpilih dengan nilai tambah yang tinggi. Diharapkan satu desa mampu menghasilkan satu produk utama yang kompetitif dan mampu bersaing ditingkat global namun produk tersebut tetap memiliki ciri khas keunikan karakteristik dari daerah tersebut. Produk yang dihasilkan adalah produk yang terutama memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia.

Terdapat 3 (tiga) prinsip utama. Pertama, Local yet Global yang bermakna menghasilkan produk atau jasa yang bernilai lokal (lokalitas) dan dapat diterima secara global, dilaksanakan dengan cara meningkatkan kualitas produk melalui proses pelatihan teknis serta peningkatan mutu produksi dan desain. Kedua, Self reliance and creativity yakni memanfaatkan potensi yang dimiliki secara kreatif dengan usaha-usaha yang mandiri. Ketiga, Human resource development, yaitu mengembangkan kapasitas dan kompetensi masyarakat agar memiliki semangat untuk kreatif dan mampu menghadapi berbagai tantangan perkembangan zaman.

Di Jepang, gerakan OVOP secara nyata mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekaligus meningkatkan pemerataan kesejahteraan. Angka kesejahteraan penduduk Oita meningkat drastis. Dengan hasil yang memuaskan ini, maka ditirulah konsep OVOP oleh perfektur/provinsi lainnya. 

Sejak tahun 2006, OVOP mulai dipelajari dan diadopsi oleh berbagai negara, khususnya di Asia dan Afrika. Di Indonesia, program OVOP didasari oleh Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diimplementasi dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/MIND/PER/9/2007 tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan IKM melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (OVOP)
Dalam Program OVOP, masyarakat setiap daerah mengolah potensi alam yang dimiliki menjadi produk yang spesifik dan khas. Selanjutnya produk di pasarkan baik di daerah lokal sendiri, maupun untuk tujuan ekspor. Indonesia memiliki aneka-ragam produk spesifik dan khas yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa potensi sumber daya alam yang melimpah dan berbagai produk berbasis kekayaan budaya atau kearifan lokal yang apabila diolah dengan baik oleh para pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) serta didukung oleh sumber daya manusia yang terampil maka potensi produk OVOP Indonesia akan mampu bersaing di pasar global.

Di era Pemerintahan Jokowi, gerakan Satu Desa Satu Produk semakin masif lantaran didukung oleh berbagai instrumen seperti political will Pemerintah Jokowi, regulasi yang memadai serta daya terima pemerintahan dan masyarakat Desa.
Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah instrumen paling penting menuju Satu Desa Satu Produk. Ditambah lagi berbagai aturan dibawah UU seperti Peraturan Pemerintah, Inpres, Permendes dan Permendagri yang mengatur berbagai hal tentang program padat karya, program unggulan desa, dan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Ini semua menopang pencapaian satu Desa satu produk. Satu desa satu produk semakin mendekati kenyataan.

Semangat Nawacita yang salah satunya membangun dari pinggiran diharapkan terus diterapkan dalam berbagai program unggulan, salah satunya program Satu Desa Satu Produk (OVOP) ini. Dana desa yang setiap tahun semakin meningkat diharapkan mampu mengurangi disparitas antar daerah. Kesenjangan pembangunan secara nyata terdapat pada lebih dari 75.000 desa di Indonesia harus kita hadapi dan kita selesaikan melalui program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Kolaborasi dan sinergitas stake holder merupakan kunci bagi percepatan kesejahteraan masyarakat seperti yang kita cita-citakan.


Kontributor :
Editor : Nanang Slamet
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar