default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Menyoal Sertifikasi Nikah 2020

Menyoal Sertifikasi Nikah 2020
Suara Pembaca
Karikatur (Dodi Budiana)
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

Oleh : Eka Kirti Anindita, S.Pd.

Penulis adalah pengajar di Banyuwangi dan pemerhati sosial.

Bagi para jomblo usia 25 tahun ke atas, menikah adalah salah satu target yang harus diwujudkan, apalagi kalau sudah punya tunangan. Namun apa jadinya jika batal atau harus menunda pernikahan karena tak lulus sertifikasi? Mungkin kekhawatiran itu yang dirasakan para kawula muda singlelillah ketika mendengar kabar rencana pemerintah yang kan memberlakukan sertifikasi nikah mulai 2020.

Aturan sertifikasi nikah ini diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy. Ia menyebut bahwa setiap pasangan yang akan menikah wajib ikut dalam pembekalan pra nikah. Nantinya, setelah ikut pembekalan akan ada sertifikat bukti. Nah, dengan sertifikat inilah mereka bisa menuju ke pelaminan. Tanpa sertifikat layak kawin, maka tidak diperbolehkan untuk menikah.

Melansir dari Kompas.com, ide ini dibuat agar pasangan punya pengetahuan soal reproduksi sampai kondisi-kondisi berbahaya bagi anak seperti stunting. Pelatihan itu nantinya agar bekerjasama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Selain seluk beluk kesehatan, pasangan akan dibekali pengetahuan soal ekonomi keluarga hingga saran yang bersifat spiritual. Pokoknya paket komplit deh.

Gimana niii pendapat para jomblo? Sepakat dengan kebijakan  itu?

Sepakat gak sepakat, yang namanya aturan pasti akan diberlakukan. Tapi, setidaknya kita sebagai warga yang cinta negeri boleh doonk mengkritisi dan memberi masukan agar tujuan dari kebijakan tersebut bisa terwujud.

Kalau pemerintah ingin mencegah stunting, pertanyaannya adalah bisakah pencegahan stunting terwujud hanya dengan pembekalan atau training? Bukankah kurangnya gizi bayi karena lemahnya ekonomi orang tua? Hingga akhirnya untuk sekedar makan saja mereka kesulitan. Jika untuk sekedar makan saja sulit, bagaimana mereka harus memenuhi standar gizi untuk bayi-bayi mereka yang notabennya membutuhkan makanan empat sehat lima sempurna? Padahal harga makanan tersebut sangat mungkin tidak bisa mereka jangkau.

Lalu perceraian. Bisakah perceraian hanya dengan pengetahuan tentang ekonomi? Padahal tidak mampunya suami memenuhi kebutuhan keluarga adalah bukan karena tidak tahu cara bekerja, atau tidak tahu cara mengelola keuangan, tapi karena minimnya upah yang didapat sehingga tidak bisa mencukupi untuk membeli barang kebutuhan rumah tangga.

Bisa juga karena merebaknya gaya hidup liberal-kapitalistik yang membuat para istri menuntut uang lebih, yang ia gunakan untuk beli skincare, beli barang mewah, beli barang branded, dan semacamnya. Ketika tuntutan ini tak terpenuhi maka istri akan stress dan memilih untuk bercerai. Perceraian juga bisa terjaadi karena hancurnya tatanan pergaulan di tengah masyarakat.

Wanita dan pria bebas berinteraksi satu sama lain tanpa peduli statusnya. Kalau dalam Islam kan ada aturan terkait mahram dan non mahram. Sehingga interaksi pria wanita bisa terjaga. Namun dalam kehidupan sekuler saat ini siapapun boleh saling berhubungan. Saling curhat masalah keluarga kepada teman lawan jenis pun menjadi budaya.

Akhirnya tak sedikit perselingkuhan terjadi dengan rekan kerjanya, dan perceraian pun tak terhindarkan. Terkadang, perceraian pun menjadi solusi ketika keharmonisan suami istri luntur akibat keegoisan masing-masing pasangan dalam menyelesaikan permasalahan. Baik suami maupun istri tak paham hak dan kewajibannya, akibatnya saling tuntut dan merasa benar sendiri.

Remahan nalar di atas cukup mewakili kesimpulan bahwa keharmonisan keluarga dan sehatnya generasi bangsa tak cukup dengan selembar kertas lulus sertifikasi atau pembekalan hingga berbusa. Tapi justru faktor yang mendominasi adalah jaminan kesejahteraan ekonomi dan kesehatan dari negara serta pengaturan pergaulan secara makro di tengah masyarakat.

Pembekalan memang penting, tapi tak bisa dilakukan secara instan. Pembekalan butuh diberikan sejak dini, yakni melalui pendidikan. Kurukulum pendidikan harusnya bisa mencetak pria wanita bertaqwa sehingga paham bagaimana hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri, ayah dan ibu. Paham pula bagaimana memperlakukan anak dengan sudut pandang yang benar. Merekapun akhirnya juga bisa menyolusi masalah keluarga dengan landasan agama.

Maka butuh solusi sistemik ketika benar-benar ingin menyolusi permasalahan perceraian, stunting, dan lainnya yang muncul dari dapur rumah tangga. Hal itu tidak lain adalah sistem Islam, sebagai aturan hakiki dari sang Pemilik kehidupan, bukan aturan dari manusia yang telah terbukti hanya tambal sulam dan sarat akan kepentingan.

Wallahua’lam.

 

 


Kontributor :
Editor : Imam Hairon
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar