default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Ketua Paguyuban PKL Minta Pemkab Bondowoso Kaji Ulang Kebijakan Relokasi

Ketua Paguyuban PKL Minta Pemkab Bondowoso Kaji Ulang Kebijakan Relokasi
Peristiwa Daerah
Mujiati, Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun RBA Ki Ronggo Bondowoso saat memberikan keterangan pers kepada sejumlah awak media. (FOTO: Bahrullah/Suaraindonesia.co.id).
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

BONDOWOSO - Mujiati, Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun RBA Ki Ronggo meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso untuk mengkaji ulang kembali terkait rencana relokasi PKL dari Alun-alun ke tempat Wista Kuliner di Jembatan Ki Ronggo Bondowoso, Jawa Timur.

Permintaan itu, Mujiati sampaikan sebagai bentuk respon terhadap pernyataan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Bondowoso yang menyebutkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun RBA Ki Ronggo akan segera dilakukan pemindahan pada awal bulan Februari 2019 mendatang ke tempat wisata kuliner di Jembatan Ki Ronggo Bondowoso.

Muji mengatakan, adanya kejadian alam. Berupa, sering amblesnya bangunan di kawasan wisata kuliner, Pemerintah Bondowoso harus berfikir kembeli tentang keselamatan PKL ketika dipinda ke tempat itu. Karena, kejadian itu tidak hanya sekali ini yang terjadi.

"Jika dipindah kemudian ambles lagi dan terjadi apa-apa pada PKL. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab. Ini menyangkut nyawa manuia,” kata Mujiati kepada media Suaraindoneia.co.id, Jumat (17/1/2020).

Muji mengungkapkan, amblesnya tempat wisata kuliner itu terjdi tidak hanya sesekali ini. Pada tahun 2017 juga terjadi hal yang sama. Seperti di tahun 2019 ini, walau pun tidak ada aktivitas jual beli di tempat itu, kemaren juga sudah terjadi ambles kembali.

Melihat kejadian itu, dia mengaku hawatir
terhadap konstruksi bangunan yang telah ada, dan ia pun membayangkan, jika tempat itu suda ditempati, kemudia ambles, maka yang terjadi bisa jadi dapat memakan korban, baik kepada PKL mau pun pengunjung.

“Tempat itu masih belum ditempati sudah ambles. Apa lagi nanti setelahà ditempati. Maka sekali lagi ini harus difikirkan lagi oleh pemerintah, “ sambungnya.

Dia juga menyampaikan, sala satu dari hasil mediasi dengan Komnas HAM, pemerintah harus juga menyiapkan sarana dan prasarana dalam menampung sebanyak 125 PKL. Maka, hal itu mau tidak mau harus dipenuhi oleh pemerintah.

Katanya, jika tetap itu tidak mencukupan. Maka, konsekwensinya PKL akan tetap menolak untuk pindah. Karena, itu merupakan komitmen yang harus dipenuhi terhadap PKL oleh pemerintah.

"Kalau tempatnya itu tidak muat. Tapi dipaksakan, lalu lebihnya PKL itu mau dikemanakan," tuturnya.

Dia menyampaikan, pada tahun 2017 Diskoperindag sudah pernah memasukan 84 PKL ketempat itu. Itu pun juga tidak bisa dapat melakukan aktivitas atau beroprasi, walau pun hanya sekedar meletakan rombong, dan peristiwa itu disaksikan langsung oleh Bambang Sukwanto Kepala Dinas yang lama.

"Nah, hari ini, ketika PKL itu kalau mau dipindah, tempat itu sudah layak tidak ?, kontdisi tempat itu bagaimana saat ini melihat masih banyak persoalan. Ini yang harus dipikirkan kembali oleh pemerintah," sambungnya.

Menurutnya, selama ini belum ada kejian secara detail dari pemerinta tentang analisa terhadap dampak lingkungan, kajian analisa dampak lalu litas. Bahkan, Persoalan terkait penolakan warga setempat yang sampai saat ini belum menemukan sebuah solusi.

Dikatakanya, tujuan adanya pemerintah, seharunya dapat mengayomi rakyatnya. Jadi, jika pemerintah mempunyai niatan baik untuk memindah PKL ke wisata kuliner dengan diberikan tempat dengan sarana dan prasarananya. Maka, tolong harus dianalisa kembali, apakah tempat itu layak atau tidak.

Dia juga membeberkan, bahwa di kawasan wisata kuliner jika malam Sabtu sudah ditempati geng motor, tempat itu sangat penuh jika mereka sudaj berkumpul.

"Kami memohon dan meminta pada Bupati khususnya, minimal dilakukan kajian ulang terkait kebijakan pemindahan PKL," pungkasnya.


Kontributor : Bahrullah
Editor : Alfian Nur
Publisher : Arifin
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar