default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Dikhawatirkan Terjadi Konflik Sosial, DRD Bondowoso Minta PKL Tidak Dipindah

Dikhawatirkan Terjadi Konflik Sosial, DRD Bondowoso Minta PKL Tidak Dipindah
Peristiwa Nasional
Imam Thohir, Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Bondowoso saat dikonfirmasi oleh sejumlah awak media di kantor DRD Bondowoso. (FOTO: Bahrullah/Sukses)
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

BONDOWOSO- Dewan Riset Daerah (DRD) Bondowoso merekomendasikan dan meminta agar KH Salwa Arifin, Bupati Bondowoso supaya tidak merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-Alun RBA Ki Ronggo Bondowoso ke tempat wisata kuliner di Jembatan Ki Ronggo. Karena, jika terpaksa dipindah justru berpotensi akan menyebabkan konflik sosial.

Hal itu, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Thohir, Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Bondowoso saat dikonfirmasi di kantornya, Kamis (13/2/2020).

"Rencana relokasi bukan hanya sekedar memindahkan PKL dari Alun-alun Ki Ronggo. Karena, akibat rencana tersebut yang barangkali, secara sosialisasi belum begitu matang. Akhirnya, kemudian muncullah dua arus yang berbeda," ujarnya.

Menurutnya, PKL dengan keterpaksaannya barangkali mau dipindah ke wisata kuliner Jembatan Ki Ronggo. Tapi, masyarakat RT 30 dan 31 dengan kekuatannya yang ada mereka tetap menolak. Maka, dua arus yang berbeda itu dikhawatirkan mereka berbenturan. Sehingga, terjadilah yang namanya konflik sosial.

Katanya, jika konflik sosial ini terjadi sangat mahal, lebih mahal dari keindahan yang dimiliki oleh kita bersama. maka dari sebab itu, yang indah dan damai adalah tidak ada konflik sosial.

"Maka, kita minta tolong pada Pemda masukan dari DRD ini diperhatikan yang sudah berupa rekomendasi, agar dikaji lagi secara komprehensif dan tidak memindahkan PKL dari Alun-alun ke Ki Ronggo," ujarnya.

Dia menuturkan, banyak hal yang harus dihitung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso untuk memindah PKL, agar semua pihak tidak ada yang dirugikan termasuk baik dari masyarakat di RT 30 dan 31, serta PKL pun juga bisa berjualan dengan tenang dan berusaha dengan baik.

"Tolong diperhatikan, memindah manusia, bukan seperti memindah barang, bukan pula memindah benda mati, tentu banyak akses yang perlu dihitung oleh pemerintah," tuturnya.

Dia berharap, dengan dikaji ulang terkait kebijakan relokasi, nanti diharapkan tidak ada persoalan yang dapat berdampak luas. Maka jika hal kecil ini tidak dipertimbangkan, nanti dapat dihawatirakan mengganggu terhadap stabilitas pemerintahan.

Dia mengaku, terkait rekomendasi hasil kajia DRD terhadap Pemerintah Kabupaten, masih dalam proses. Namun inti dari rekomendasi tersebut meminta Pemerintah tidak merelokasi PKL.

"Kami berharap Bupati Bondowoso mau mengambil referensi rekomendasi dari hasil kajian DRS untuk diambil menjadi sebuah kebijakan. Sehingga, kami tidak kehilangan target dalam bekerja ini," pungkasnya.


Kontributor : Bahrullah
Editor : Imam Hairon
Publisher : Arifin
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar