default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Muncul Pro Kontra, DPRD Banyuwangi Wacanakan Interpelasi atas Pulau Tabuhan

Muncul Pro Kontra, DPRD Banyuwangi Wacanakan Interpelasi atas Pulau Tabuhan
Peristiwa Nasional
Pulau Tabuhan Banyuwangi
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

BANYUWANGI - Rencana Pemkab Banyuwangi menyewakan Pulau Tabuhan ke Paragon Group Singapore menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Kondisi inipun mendapat sorotan tajam dari DPRD setempat.

Bahkan, sudah muncul wacana penggunaan hak interpelasi atau hak bertanya dari sejumlah wakil rakyat terkait sewa Pulau yang berada di Selat Bali tersebut. 

"Saat ini dari sebagian anggota dprd ada yang sudah mulai untuk menggalang dukungan interpelasi," kata Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, M. Ali Mahrus saat dikonfirmasi, Jumat (28/02/2020).

DPRD Banyuwangi, kata Mahrus, awalnya tidak mengetahui secara rinci MoU antara Pemkab Banyuwangi dengan investor yang akan mengelola Pulau Tabuhan. Baru setelah muncul polemik, Pemkab Banyuwangi memberi penjelasan kepada Pimpinan Dewan terkait kerjasama dengan Paragon Group Singapore tersebut.

"Bulan lalu pimpinan DPRD sudah mendapat penjelasan sekilas tentang penyewaan Pulau Tabuhan dari eksekutif, khususnya dari sekda dan jajarannya," ungkapnya.

Secara pribadi, aku Mahrus, dirinya menanggapi positif rencana disewakannya Pulau Tabuhan ke investor tersebut, mengingat ke depannya ada arah pemberdayaan khususnya terhadap masyarakat pesisir. "Secara pribadi saya menanggapi positif," ungkapnya.

Kendati demikian, apabila ada upaya dari anggota dewan untuk mengajukan interpelasi, itu hak mereka dan sah secara konstitusi. 

"Justru ketika kita dihadapkan pada sisi yang belum bisa secara penuh mengambil sikap dalam suatu persoalan, maka sewajarnya saja secara konstitusi DPRD mempertanyakan dan mekanismenya bisa dilakukan salah satunya dg cara interpelasi, karena itu adalah hak teman-teman anggota," tegasnya. 

Pengajuan interplasi sendiri, tambah Mahrus, sudah diatur dalam tata tertib DPRD pasal 379. Dimana, syarat  interpelasi boleh diajukan kepada pimpinan DPRD oleh anggota minimal 7 orang dan lebih dari satu fraksi. 

"Sekali lagi saya hanya menyampaikan kondisi saat ini, urusan lanjut dan tidaknya mekanisme ini, ya tergantung nanti. Semuanya sedang berproses dan yang paling terpenting Banyuwangi harus kondusif serta program pemerintah harus betul-betul bermuara pada kesejahteraan rakyat," tegasnya. 

Terakhir, Mahrus menyampaikan penggunaan hak iterpelasi tersebut, bukan persoalan DPRD mendukung atau tidak terkait disewakannya Pulau Tabuhan tersebut. "Tapi ingin meminta penjelasan lebih detail berbasis data dan tidak katanya katanya," pungkas Politisi PKB ini.


Kontributor : Rozik Fanani
Editor : Nanang Slamet
Publisher : Aulia Fasha
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar