Kemendagri Apresiasi Penanganan Covid-19 di Maluku Utara

Kemendagri Apresiasi Penanganan Covid-19 di Maluku Utara
Peristiwa Daerah
kepala Bappeda Malut, Salmin saat berkoordinasi lewat Video Cenferens

TERNATE- Melalui Video Conferens (Vicon) Kemendagri melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara (Bappeda), terkait dengan Penanganan dan pencegahan Covid-19 serta penyususnan RKPD tahun 2021.

Dalam Vicon tersebut, Kemendagri diwakili oleh Plt Muhammad Hudori, dan Plh. Dirjen Bina Bangda Kemendagri Hari Nur Cahya Murni, sedangkan dari Pemprov Malut diwakili oleh Sekprov Malut Samsuddin A. Kadir,didampingi kepala Bappeda Salmin Janidi, Selasa (07/04/2020). 

Dalam Pemaparannya, Kepala Bappeda Malut, menyampaikan  terkait penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 serta perkembangan pelaksanaan Musrenbang dibeberapa Kabupaten/Kota yang ada di Malut. 

"Untuk perkembangan Musrenbang RKPD 2021 di Malut, baru dua daerah yang melakukannya yaitu, Haltim dan Taliabu. Sisanya 8 Kabupaten/Kota termasuk Provinsi belum melakukan Musrenbang,dikarenakan ada perbaikan dokumen terkait  penanganan Covid-19," katanya.

Lanjut kata dia, Pemprov telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku tentang Pencegahan, Penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan Pemda sesuai Permendagri dan Instruksi Mendagri No 1 tahun 2020.

"Malut memiliki anggaran DTT yang tersedia Rp15 Miliar. Untuk langkah awal, kami telah memberikan bantuan pada tim Gugus untuk melakukan penanganan secara cepat (penyediaan APD, penyediaan sarana/gedung karantina pasien), penanganan Kesehatan, dampak ekonomi dan JPS (jaringan pengamanan sosial)," jelasnya.

Mantan Karo Humas ini juga mengungkapkan, sesuai arahan Mendagri terkait dengan penggunanan anggran bahwa tidak perlu melakukan konsultasi pada DPRD, namun pihaknya akan menyampaikan melalui pemberitahuan bahwa telah terjadi pergeseran pada pagu anggaran yang tersedia.

"DPRD Malut juga membentuk Pansus. Olehnya itu, kami (Pemprov) berharap ada perlindungan hukum dari Pemerintah Pusat terkait dengan pergeseran dan penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 ini, sehingga kami bisa bekerja lebih fokus dan tepat sasaran," ujarnya. 

Mendengar penyampaian dari Kepala Bappeda Malut, Plh Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Hari Nur Cahya Murni, memberikan apresiasi dan mengatakan langkah dan penanganan Covid-19 di Malut suda sangat komprehensif. 

"Terimakasih. Suda sangat komprehensif, sangat tepat dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pengalokasian anggaran dalam penanganan Covid-19 ini. Sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah,"katanya.

Terkait pembentukan Pansus oleh DPRD,pihaknya meminta agar Pemrov Malut tetap mengacu pada Instruksi Mendagri Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan, Penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan Pemda. (Hms/Sem) 


Kontributor : Semuel Latumanase
Editor : Marwan Pakaya
Publisher : Aulia Fasha
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar