Konsensus Politik dan Doktrin Sejarah Kekuasaan Blitar

Konsensus Politik dan Doktrin Sejarah Kekuasaan Blitar
Suara Pembaca
Alumnus Universitas Brawijaya dan Ketua Harian DPP KNPI (2019-2022), Gandung Rafiul Nurul Huda. (Foto: istimewa)

Oleh: Gandung Rafiul Nurul Huda
Alumnus Universitas Brawijaya dan Ketua Harian DPP KNPI (2019-2022)

Kawasan Blitar (Kota maupun Kabupaten) pada abad 13 hingga 15 masehi memiliki peranan penting dalam interaksi kekuasaan nusantara, pada tiga periode dinasti yang berbeda. Yang terabaikan dalam kajian sejarah modern adalah, kedudukan kawasan Blitar sebagai "zona konsensus" kekuasaan yang paling ditaati oleh semua klan politik pada masanya.

Pada penghujung abad 12 M, dinasti Isana adalah penguasa politik terbesar di Jawa Timur, bahkan sebagian bekas teritorial keraton Mataram kuno berada dalam kekuasaannya. 

Sejak Airlangga memindahkan ibukota ke Daha (Kediri) dinasti ini telah melahirkan raja-raja besar seperti Kertapati, Joyoboyo hingga raja Kertajaya yang memastikan Blitar adalah "penyangga" Kelud yang sejak lama sudah diketahui sebagai gunung berapi aktif.

Candi Palah atau Candi Penataran dibangun di Blitar pada tahun 1119 Saka (1197 Masehi). Selain sebagai tempat ritus, gugusan candi terluas dan termegah di Jawa Timur ini juga dijadikan sebagai ritual penolak bala, terutama dari kemungkinan datangnya mahapralaya bencana alam. Maka maklumat raja didokumentasikan dalam prasasti Palah. Raja Kertajaya atau Dandang Gendhis paling sering melakukan ritual di Palah Penataran. 

Blitar telah menjadi kawasan sima perdikan, semacam zona istimewa yang tidak hanya bebas pajak tetapi juga bebas dari intrik politik kekuasaan sejak dinasti Isana. Raja Kertajaya dikenal keras pada Brahmana aliran Syiwa, tetapi merawat serius sarana ibadah termegah Syiwa di Blitar. 

Ketika gejolak politik terjadi pada tahun 1222, dimana kekuasaan Kertajaya/Daha dikudeta oleh pendatang baru dari Singhasari (Perang Ganter), ibukota berpindah ke Malang dan selanjutnya dinasti penguasa beralih ke klan Rajasa yang lebih progresif dan mencetuskan gagasan Cakrawala Mandala Jawa. Yaitu doktrin politik untuk menyatukan seluruh tanah Jawa, yang kelak menjadi cikal bakal integrasi Nusantara oleh Majapahit.

Syarat utama mewujudkan Cakralwala Mandala Jawa adalah dengan mempertahankan keistimewaan dan kesakralan Blitar sebagai kawasan pelindung negeri dari kemungkinan datangnya mahapralaya yang disimbolkan giri kelud. Maka diluar kelaziman, seluruh raja Singhasari tidak berani mencabut status istimewa Blitar, meskipun status tersebut merupakan warisan dinasti lama yang bertentangan secara politis. 

Penguasa Singhasari yang baru, Maharaja Kertanegera justru secara khusus merenovasi dan mengembangkan Candi Penataran menjadi lebih luas dan megah. Dengan keyakinan tidak adanya gangguan mahapralaya alam, Kertanegara meningkatkan gagasan Cakrawala Mandala Jawa menjadi Cakrawala Mandala Nusantara, yaitu doktrin integrasi nusantara. Tahun 1286 Raja ini sudah berhasil membangun poros politik besar dengan Malayu, Kalimantan dan Bali untuk merajai jalur dagang maritim dan sekaligus membendung kemungkinan agresi negara adidaya Mongol (dinasti Yuan). Namun sejarah berulang, Kertanegara tumbang akibat kudeta Jayakatwang yang merupakan generasi terakhir dari dinasti Isana.

Stabilitas politik Jawa Timur semakin kacau dengan jatuhnya istana Singhasari, terutama bersamaan dengan hadirnya armada perang Mongol yang semula ingin menyerbu Singhasari, berubah haluan menyerbu kota Daha. Tragedi politik tersebut memakan banyak korban, termasuk penguasa Daha yang baru seumur jagung.

Perang segitiga antara Daha (Jayakatwang), militer Mongol dan Raden Wijaya (Singhasari) merupakan konflik politik yang menimbulkan kekacauan, menggagalkan maklumat Cakrawala Mandala Nusantara yang mulai terwujud. Pada akhirnya baik Daha maupun Singhasari bubar bukan karena mahapralaya alam melainkan karena pertikaian politik kekuasaan.

Ahli siasat Raden Wijaya (asal Singhasari/Tumapel) yang selamat dari konflik tersebut mendeklarasikan berdirinya kerajaan Majapahit tahun 1294. Bumi Trowulan yang secara geografis memiliki akses lalulintas dengan Malang, Hujung Galuh (Sidoarjo) maupun kali besar yang mengarah ke pantura dipilih sebagai pusat kekuasaan.

Meskipun sebagai daerah perlintasan utama sejak era Isana Blitar tetap menjadi kawasan yang kondusif dari hiruk pikuk politik pasca perang. Seakan sudah menjadi syarat untuk memulai kekuasaan dan mewujudkan visi besar, raja-raja Majapahit melanjutkan tradisi di Candi Penataran. Amukan alam adalah hal yang paling dihindari oleh kekuasaan-kekuasaan Jawa lampau.

Majapahit adalah kekuasaan ketiga yang mempertahankan status Blitar sebagai zona ekslusif. Ekses yang ditimbulkan perang Tar-tar di perbatasan Blitar-Daha melahirkan kekhawatiran datangnya amukan Kelud. Raja Majapahit memberikan perhatian khusus dengan menjadikan Penataran sebagai Candi negeri. Mulai dari raja Jayanegara, Tribuwanatunggadewi, Hayam Wuruk hingga raja Wikramawardhana rutin melakukan perjalanan khusus ke Blitar untuk ritual dan meneguhkan keyakinanya mewujudkan cita-cita negara.

Cakrawala Mandala Nusantara sebagai doktrin yang ditafsirkan oleh Gajahmada melalui Sumpah Palapa tidak lepas dari buah renungan para pemimpin di Penataran. Patih Gajahmada amat menghormati mendiang raja Kertanegara yang diketahuinya rutin melakukan perjalanan spritual ke Blitar. Sehingga selain membangun candi di Malang sebagai penghormatannya ke Kertanegara, Gajahmada juga mengikuti jejak Kertanegara mengunjungi Penataran. Tidak ada catatan sejarah, termasuk Negarakertagama dan Pararaton, yang menjelaskan secara tersurat dimana lokasi pembacaan Sumpah Palapa oleh Gajahmada. Dibacakan di Istana Trowulan hanyalah tafsir sejarahwan, bisa saja salah. Dari kajian historis saya, sangat mungkin lokasi deklarasi Sumpah Palapa dilakukan di lokasi Candi Penataran Blitar.

Sejarah dan analisa di atas penting untuk dihadirkan kembali untuk Blitar masa kini. Blitar telah disepakati sebagai kota yang menghadirkan citra historis; dari masa pra maupum pasca kemerdekaan. Untuk mendukung Blitar sebagai ikon sejarah perjuangan bangsa, nasionalisme dan vision Bung Karno maka segala kearifan lokal masa lalu harus dikembangkan dan dikreasi dengan konteks zaman.

Selain tatanan fisik dan perencanaan pembangunan yang prohistoris, pada aspek politik dan demokrasipun harus memetik kearifan sejarah. 

Sebagaimana yang diulas di atas, Blitar dikenal sebagai zona konsensus tertua yang pernah mempertemukan 3 kelompok kepentingan yang berbeda. Ini bisa ditafsirkan dengan penguatan aspek musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan politik penting. Konfrontasi politik antar klan tidak menghalangi mereka untuk gotong royong melestarikan tradisi ritus maupun perlindungan mahapralaya alam tempo dulu. 

Masyarakat Blitar pada saatnya akan menyadari betapa penting mengaktualisasi gagasan sejarahnya yang luhur ke dalam praktek demokrasi  masa kini, termasuk pada agenda terdekat yaitu Pilkada.

Restu sejarah menyatakan, Politik dan Demokrasi di Blitar bercorak konsensus antar kelompok yang berbeda warna dan aliran politik. Musyawarah kerakyatan menuju satu paket pemimpin yang berdiri untuk semua golongan. Maka Blitar akan terhindar dari Mahapralaya politik.


Kontributor :
Editor : Swandy Tambunan
Publisher : Aulia Fasha
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar