Pancasila Dan Ideologi: Perlukah Dilindungi dan Diperas?

Pancasila Dan Ideologi: Perlukah Dilindungi dan Diperas?
Suara Pembaca
Primus Supriono, Penulis dan Aktivis Demokrasi.

Oleh: Primus Supriono

Beberapa hari ini kita disuguhi kontroversi Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). RUU inisiatif DPR ini telah disetujui oleh 5 fraksi, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Pada saat DPR menunggu tanggapan dari pemerintah, RUU ini mendapatkan reaksi penolakan dari banyak kalangan masyarakat, terutama ormas-ormas Islam dan cendekiawan.

Tak urung Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP. Mahfud menjelaskan, Presiden Jokowi menolak pembahasan karena berpendapat TAP MPRS XXV Tahun 1966 masih berlaku dan mengikat soal larangan Komunisme dan Marxisme. Kemudian, pemerintah melihat rumusan Pancasila yang sah adalah Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 

Menanggapi sikap pemerintah tersebut, akhirnya Pimpinan DPR melalui Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, RUU HIP tidak bisa dibahas lagi. DPR RI ikut keputusan pemerintah yang memilih menunda pembahasan RUU HIP. Menurutnya, sebuah RUU tidak bisa dibahas tanpa persetujuan pemerintah (Antara, 17/6/2020).

Di tengah kontroversi dan kekonyolan tentang RUU HIP itu, ada sejumlah pertanyaan yang perlu diajukan. Pertama, apakah memang betul keberadaan Pancasila harus dilindungi dan memerlukan payung hukum? Kedua, apa dasar hukum penyebutan Pancasila sebagai ideologi negara atau ideologi bangsa? Dan ketiga, apakah Pancasila bisa dan perlu diperas menjadi trisila dan ekasila?

Sebagai Common Platform

Terlepas dari kompromi politik jangka pendek yang terjadi di dalam kekuasaan, RUU HIP tampaknya bermaksud melindungi atau memberi payung hukum terhadap Pancasila sebagai dasar negara, dasar filosofi negara, ideologi negara, dan cita hukum negara dari gangguan politik dan ideologi lain. RUU HIP juga bermaksud memberi kerangka landasan berpikir dan bertindak bagi penyelenggara negara dan masyarakat, serta memberi landasan hukum yang mengatur Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di balik niat baik tersebut, sebenarnya tersimpan kekonyolan dan kesesatan berpikir. Bagaimana mungkin Pancasila yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum akan diatur oleh undang-undang yang ada dua tingkat di bawahnya? 

Apakah memang betul keberadaan Pancasila harus dilindungi dan memerlukan payung hukum? Jawabnya tentu saja tidak. Sebab, sejak kelahiran dan penetapannya sebagai dasar negara, Pancasila telah “berpayung hukum”, yaitu berupa perjanjian luhur para Bapak Bangsa yang berted bulat hendak mendirikan negara Indonesia merdeka. Jadi, dasar hukum Pancasila adalah negara Indonesia merdeka. Mengganti Pancasila sebagai dasar negara, sama artinya dengan membubarkan negara Indonesia merdeka. Oleh karena itu, Pancasila tidak perlu dilindungi dan membutuhkan payung hukum lagi, apalagi hanya setingkat undang-undang.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka pembahasan RUU HIP tidak hanya sekadar ditunda, tetapi sebaiknya dibatalkan. Bukan hanya karena sesat berpikir dan konyol, tetapi juga akan mengusik konflik ideologi dan politik yang telah terbangun dan terjaga dengan baik selama ini. Pada awal mula kelahirannya, Pancasila dipahami sebagai common platform atas berbagai perbedaan ideologi politik yang berkembang saat itu. Oleh Soekarno, Pancasila saat itu dimaknai sebagai asas bersama, agar dengan asas itu seluruh golongan dan kelompok masyarakat dapat bersatu dan menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka.

Memenuhi Syarat Ideologi

Hingga hari ini, di kalangan masyarakat sebenarnya ada pertanyaan yang belum terjawab dengan tuntas dan tegas. Yaitu, apakah ada dasar hukum tentang penyebutan Pancasila sebagai ideologi negara atau ideologi bangsa? Padahal, dalam banyak hal sudah jamak digunakan istilah ideologi Pancasila. Seperti dalam percakapan sehari-hari, dalam konsideran huruf a RUU HIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan sebagainya. Sebab, dalam pidato Soekarno 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPKI, bahwa Pancasila adalah dasar Indonesia merdeka. Dan dalam sidang PPKI, para Bapak Bangsa menyetujui secara bulat isi, bunyi, kedudukan, dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai dasar negara atau dasar filosofis (philosofische grondslag) dan sebagai pandangan hidup (weltanschauung) bangsa Indonesia.

Lalu di mana letak pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara? Dalam Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan: “Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.”

Terlepas kuat tidaknya dasar hukum atas penyebutan Pancasila sebagai ideologi, Pancasila memang memenuhi syarat sebagai ideologi. Secara terminologis, ideologi adalah cara pandang atau seperangkat konsep tentang sikap dan tindakan yang dirumuskan dari buah pikir atau kerangka berpikir yang mencerminkan identitas atau jati diri suatu kelompok masyarakat. Dengan demikian, suatu cara pandang atau konsep tentang sikap dan tindakan dapat disebut sebagai ideologi jika memuat cita-cita ideal yang hendak dicapai, merupakan kerangka berpikir yang bersifat mendasar dan rasional, serta merupakan metode untuk mewujudkan tujuan dan mengevaluasi suatu tindakan.

Pancasila memuat cita-cita luhur yang akan dicapai, yaitu masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spirituil bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki nilai-nilai falsafah yang mendasar dan rasional yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa yang mendahului, ada, dan tumbuh di Indonesia. Tidak hanya itu, Pancasila juga merupakan cara pandang dan sistem untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai ideologi yang hidup, Pancasila telah menjadi kerangka berpikir (the main of idea), konsep bertindak (the concept of action), dan dasar hukum (the basic of law) bagi penyelenggara kekuasaan negara serta seluruh warga negara. Namun, dalam praktik hidup sehari-hari apakah Pancasila sudah berfungsi demikian? Tampaknya masih jauh panggang dari api. 

Paham yang Dinamis

Pertanyaan berikutnya, apakah Pancasila bisa dan perlu diperas menjadi trisila dan ekasila? Pancasila memang bisa diperas menjadi trisila, yaitu socio-nationalisme, socio-demokratie, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan Pancasila masih bisa diperas lagi menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Namun, apa urgensinya pemerasan Pancasila menjadi trisila dan ekasila saat ini? Bukankah dalam pidato 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI, yang kemudian kita peringati sebagai Hari Lahirnya Pancasila, Soekarno bertanya: “... barangkali ada Saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan lima itu? Pancasila menjadi Trisila, Trisila menjadi Ekasila. Tetapi terserah kepada Tuan-tuan, mana yang Tuan-tuan pilih: Trisila, Ekasila ataukah Pancasila?”

Tidak saat itu dan juga tidak hari ini, tidak ada yang menjawab tidak suka dengan bilangan lima. Jadi, apa urgensinya memeras Pancasila menjadi trisila dan ekasila? Bukankah sejak 18 Agustus 1945, pada sidang pertama PPKI, bangsa Indonesia telah menetapkan dasar negara kita adalah Pancasila? Selain tidak relevan, peras-memeras Pancasila itu, saat ini justru dapat memicu konflik ideologi dan politik yang sudah terjaga dengan baik selama ini.

Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila Pancasila terbukti berhasil mempersatukan berbagai perbedaan, sekaligus menerangi dan menuntun dinamika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Perbedaan suku bangsa, daerah, budaya, adat istiadat, agama, dan pandangan hidup dapat diwadahi dan dijamin keberadaannya di Indonesia oleh rumusan Pancasila yang menyatukan. Sila-sila Pancasila yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa yang ada dan tumbuh di Indonesia itu, juga terbukti sakti menghadapi berbagai konflik sosial dan perbedaan pandangan politik tajam yang terjadi di Indonesia pada masa lalu.

Oleh karena itu, yang justru relevan dan urgen kita lakukan saat ini, adalah menyalakan kembali api Pancasila yang telah lama padam oleh hingar bingar politik praktis, pengaruh ideologi dan budaya asing, serta beratnya beban hidup sehari-hari. Pancasila harus dipahami sebagai ideologi terbuka, atau merupakan paham yang dinamis menurut istilah Soekarno. Sebagai paham yang dinamis, selain sebagai falsafah dan dasar negara, Pancasila juga harus dimaknai sebagai sumber inspirasi tindakan dan parameter evaluatif dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang terus berubah.

Pancasila harus menjadi inspirasi tindakan, baik bagi pejabat negara maupun bagi warga masyarakat. Pancasila harus menjadi praktik hidup sehari-hari. Untuk itu, kita perlu mengevalusi peraturan perundangan serta sikap dan tindakan kita yang selama ini menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. 


Kontributor : -
Editor : Swandy Tambunan
Publisher : Aulia Fasha
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar