Wartawan Perlu Belajar Banyak

Wartawan Perlu Belajar Banyak
Edukasi
Gambar Ilustrasi (Karikatur: Dodi Budiana)

Oleh : Shodiq Syarief

Saya sangat bangga belakangan  ini banyak kalangan remaja, terutama adik-adik pelajar dan mahasiswa,menaruh minat belajar ilmu jurnalistik. Itu terlihat mereka kerap mengadakan pendidikan dan pelatihan (diklat) baik di internal sekolah (kampus), maupun bergabung dengan diklat yang dilakukan lembaga lain, termasuk PWI )Persatuan Wartawan Indonesia), AJI (Asosiasi Jurnalis Independen), IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia), dan kalangan kampus sendiri. 

Jika sepuluh persen saja di antara mereka (kelak) mempraktikkan hasil diklatnya ke jenjang profesional, betapa banyaknya calon-calon wartawan profesional akan lahir di kota ini. Mereka siap menggantikan atau melanjutkan para seiornya yang kini mungkin sudah banyak yang “uzur”. Baik karena usianya yang semakin jenuh, atau lantaran ingin alih profesi yang lebih menjanjikan.

Belum lagi di banyak perguruan tinggi juga telah membuka program studi Ilmu Komunikasi. Di dalamnya juga dibekali segudang materi jurnalistik, yang mungkin tak (sempat) diperoleh kawan-kawan jurnalis yang kini beraktivitas secara praktis.

Dalam berbagai kesempatan diklat maupun menerima kunjungan tamu redaksi, saya kerap mendapat pertanyaan sepele dari peserta. Yakni, apa syarat menjadi wartawan yang baik? Jawaban sederhananya cuma dua. Yakni bisa (dan mau) membaca dan menulis. Logikanya, tanpa kedua kata itu, tak mungkin seseorang bisa menjalankan tugas wartawan dengan baik. 

Jika hanya itu syaratnya, mungkin anak SD, bahkan Taman Kanak-Kanak saja bisa menjadi wartawan. Lalu apakah lantaran persyaratan sederhana itu, lalu kini beramai-ramai banyak peminat ingin jadi wartawan. Bukankah seorang wartawan tak cukup hanya berbekal ijasah sarjana, apalagi setingkat SD atau SMP. Sebab mungkin masih banyak persyaratan (nonformal) lain yang perlu dipahami dan dimiliki oleh seorang wartawan. Termasuk di dalamnya mentalitas, dan profesionalitas.

Itulah yang hingga kini masih kerap dikeluhkan banyak pihak, baik para narasumber maupun “korban’’ suatu pemberitaan. Mereka mengeluhkan banyaknya wartawan yang kurang menguasai persoalan, sehingga materi wawancara maupun isi berita yang ditulis sangat dangkal. Ironisnya lagi, banyak ditemui isi berita keluar dari konteks wawancara, subjektif, sepihak, termasuk sulit dibedakan antara mana opini dan berita itu sendiri.

Mengapa semua itu bisa terjadi? Yang jelas, wartawan juga manusia yang memiliki keterbatasan. Bukan mahluk super yang tahu segalanya. Meski dalam doktrinnya seorang wartawan harus tahu banyak (hal), meski hanya sedikit-sedikit. Itu bedanya dengan para pakar, yang tahu banyak (detail) tentang sedikit hal.

Sebagai kelompok profesional, wartawan idealnya memang memahami tugas pokok dan fungsinya. Di dalamnya juga ada kode etik (sebagai ciri organisasi profesi) yang harus ditaati dan diamalkan. Kode etika adalah ukuran moralitas yang menggambarkan layak atau tidaknya tindakan profesional. “Pelanggaran berat terhadap etika profesi dapat menyebabkan seseorang dinilai tidak layak menyandang profesi tertentu dan dapat dipecat dari organisasi profesinya.

Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, wartawan tidak neko-neko, tidak main ancam, tidak sok jagoan dan merasa kebal hukum, tidak main intimidasi terhadap pejabat “bermasalah”, tidak coba-coba memeras dan tentu saja tidak melanggar kode etik wartawan (yang merupakan ruh kinerjanya). 

Wartawan juga harus bersikap jujur pada diri sendiri dan orang lain (publik). Artinya, dalam memperoleh informasi benar-benar menggunakan cara yang jujur, tidak asal ”copy-paste’’  yang menyebabkan ketimpangan informasi. Banyak pejabat dan warga masyarakat dikutip sana-sini, padahal yang bersangkutan merasa tidak pernah diwawancarai. 

Atau hasil wawancara dikutip sebagian, dipilih yang mengunguntungkan/merugikan demi kepentingan tertentu. Akibatnya, publik gagal mendapatkan informasi apa adanya (yang sebenarnya terjadi). Sebaliknya, mereka (dipaksa) menelan  informasi  (yang mungkin) ”ada apanya”  di balik berita tersebut, misalnya. 

Banyaknya jumlah wartawan di saat ini di satu sisi harus disyukuri. Sebab, berarti kian Era Reformasi banyak yang mengontrol pejabat dan perilaku masyarakat. Namun di sisi lain, juga menjadi ”problem” tersendiri bagi sejumlah kalangan. Terutama bagi yang merasa ”kurang bersih” dalam memegang amanah. Jika memang merasa bersih, sebenarnya tak perlu takut pada wartawan. Siapa pun mereka. 

Yang tak kalah pentingnya, wartawan dituntut independen dalam menjalankan tugasnya. Keberpihakan jurnalisme hanya pada kepentingan publik, yang didukung fakta dan kebenaran nyata. Bukan berpihak pada orang per orang, kelompok, pejabat, penguasa, pengusaha tempat bekerja, sekalipun. Meski dalam kondisi saat ini memang tak mudah melakukannya secara ihlas.

Walhasil, masih banyak ”menu-menu wajib” yang harus dipelajari bagi yang ingin menjadi wartawan profesional. Dan itu bisa diperoleh dari diklat, seminar, mata kuliah, hingga (jika mau) belajar sendiri di banyak refrensi (buku juranalistik), yang tersedia di toko buku maupun perpustakaan. Jika tidak, jangan-jangan pengetahuan jurnalistik wartawan akan kalah dengan adik-adik yang kini banyak menggelar diklat kewartawanan.

Penulis adalah Wartawan Senior PWI Jember, mantan Wartawan Senior Jawa Pos dan Redaktur Senior suaraindonesia.co.id.


Kontributor : Redaksi
Editor : Imam Hairon
Publisher : Aulia Fasha
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar