Pengakuan Mengejutkan DPRD Jember Terkait Honorer

Pengakuan Mengejutkan DPRD Jember Terkait Honorer
Edukasi
(Kanan) Natasyya Wildan (Kiri) Wakil Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, di acara talkshow Suara Indonesia Network (SIN) TV di  raungan DPRD Jember, (28/07/2020).

JEMBER -  Mulai dari awal Bupati Jember menjabat, DPRD mengaku sudah mengusulkan bagaimana guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) bisa sejahtera mendapatkan Upah Minimum Regional (UMR).

Namun, pihak Bupati Jember tidak menyetujui usulan sehingga tidak ada kesepakatan terkait alokasi anggaran.

Pernyataan itu disampaikan Ahmad Halim, Wakil Ketua DPRD Jember saat menjadi nara sumber Talkshow Suara Indonesia Network (SIN) TV Channel, di ruangan DPRD Jember, (28/07/2020).

"GTT dan PTT mereka tidak mendapatkan porsi yang lebih. Bahkan mereka mendapatkan honor dibawah UMR. DPRD ingin memberikan porsi yang lebih, namun Bupati (Faida) tidak menyepakati," sebutnya.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, pihaknya mengaku bahwa peran dan fungsi DPRD Jember seakan tidak maksimal sebagaimana undang-undang.

"Padahal DPRD punya fungsi budgeting.Tapi kenyataannya, saat bupati membawa rancangan APBD KUA PAS tidak terjadi kesepakatan terkait program," beber Halim.

"Kami hanya msngusulkan, yang mengeksekusi adalah bupati. Mengusulkan saja ditolak," imbuh Halim.

Halim berharap, siapapun yang akan menjabat bupati untuk kedepannya, agar memperbaiki hubungan komunikasi.

"Bukan hanya petahana. Siapapun yang akan menjabat bupati berikutnya, jangan sampai terjadi disharmonisasi," pintanya.

Ditempat terpisah, salah seorang ketua aktivis pendidikan PGRI Jember Ilham Wahyudi membenarkan, apa yang alami oleh GTT dan PTT Dinas Pendidikan Jember kondisinya masih banyak memprihatinkan..

Diakuinya, kondisi terparah dialami GTT dan PTT di daerah perbatasan yang tidak berdomisili di Kabupaten Jember. Padahal, mengabdiannya lama di Kabupaten Jember.

"Ada sekitar 200 orang guru yang mengajar di daerah perbatasan. Jember dengan Lumajang, Jember dengan Banyuwangi, Jember Bondowoso usianya sudah ada yang diatas 50 tahun. Pengabdiannya, dua puluh tahun lebih. Mereka tidak dikasih Surat Penugasan (SP)" sebutnya.

Ilham juga mengakui, sudah mencoba melakukan klarifikasi kepada Bupati Faida. Namun, jawabannya sangat mengejutkan.

"Jawaban bupati apa, karena mereka tidak memiliki KTP Jember. Padahal, butir Pancasila jelas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Mereka hanya dihonor Rp 300.000 ini bukan hoax," pungkas Ilham.

Simak video berikut:


Kontributor : Imam Khairon
Editor : Aji Susanto
Publisher : Aulia Fasha
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar