default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Jokowi Minta Pengawasan atas Pemanfaatan Dana Desa dan Dana Kelurahan

Jokowi Minta Pengawasan atas Pemanfaatan Dana Desa dan Dana Kelurahan
Birokrasi
Suasana rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (2/11/2018).
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

JAKARTA - Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait, Jumat (2/11/2018) pagi membahas soal penganggaran Dana Desa (DD) dan dana kelurahan. Rapat terbatas itu digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Dalam arahannya, Kepala Negara meminta Menteri Keuangan untuk segera menyiapkan mekanisme pencairan dana kelurahan yang telah dianggarkan dalam APBN 2019 atas persetujuan DPR. 

Presiden juga meminta jajarannya untuk menyiapkan kerangka pengawasan dan evaluasi bagi penggunaan dana kelurahan itu agar tidak disalahgunakan.

"Saya minta Menteri Keuangan segera menyiapkan mekanisme pencairan dana kelurahan ini sehingga bisa segera dimanfaatkan. Saya juga minta Menteri Dalam Negeri menyiapkan kerangka untuk pengawasan dan evaluasi agar pemanfaatan dana kelurahan ini betul-betul menyentuh kepentingan warga di kelurahan dan warga perkotaan," ujar Presiden.

Presiden menegaskan, dana kelurahan ini merupakan kebijakan yang tidak muncul secara tiba-tiba. Kebijakan tersebut diambil atas usulan para Walikota seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sejak tiga tahun lalu.

Permasalahan yang dihadapi kelurahan dinilai sama kompleksnya dengan desa, sehingga memerlukan alokasi anggaran serupa dana desa yang telah ada sebelumnya.

"Merespons aspirasi para Walikota tadi dalam APBN 2019 pemerintah dengan persetujuan DPR telah menganggarkan dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun," tuturnya.

Sementara terkait dengan dana desa, Presiden Joko Widodo mengatakan, dalam empat tahun belakangan, pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 187 triliun untuk pembangunan di desa-desa yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 mendatang, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 70 triliun untuk dana desa.

Kenaikan anggaran tersebut diminta oleh Presiden untuk benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pedesaan. Maka itu, pemanfaatan dana tersebut harus dikawal dan diawasi.

"Saya ingin agar pemanfaatannya untuk dana desa ini betul-betul didampingi, dikawal, dan fokus mengurangi kemiskinan dan ketimpangan yang ada di pedesaan, mengembangkan ekonomi produktif, menggerakkan industri-industri kecil yang ada di pedesaan," ucap Presiden.


Reporter : Kontributor Jakarta
Editor : Deni Ahmad Wijaya
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar