default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Soal KTP Ganda, Bupati Jember Dilaporkan ke Polda Jatim

Soal KTP Ganda, Bupati Jember Dilaporkan ke Polda Jatim
Peristiwa Daerah
Lima orang warga Jember yang melaporkan KTP ganda Bupati Faida ke Polda Jatim.
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

JEMBER - Setelah melaporkan dugaan kepemilikan KTP Elektronik ganda milik Bupati Jember, Faida dan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Sri Wahyuniati ke Polres Jember, sebanyak 6 warga Jember melaporkan kasus tersebut ke Mapolda Jawa Timur, Rabu (7/11/2018) siang.

Diketahui sebelumnya, KTP Elektronik ganda milik Bupati dan mantan Kadispenduk tersebut merupakan salah satu barang bukti yang berhasil disita dari tas Sri Wahyuniati oleh Tim Saber Pungli Polres Jember saat operasi tangkap tangan (OTT) pungli dokumen kependudukan, Rabu (31/10/2018) malam. 

“Di tengah susahnya masyarakat Jember mengurus Adminduk, dimana mereka harus mengantri mulai pukul dua dini hari, Bupati dan Kadispenduk justru dengan mudahnya mempunyai E-KTP lebih dari satu,” geram Kustiono Musri, salah satu warga yang melapor ke Mapolda saat dikonfirmasi via telepon seluler.

“Untuk itulah, pada hari ini juga kita laporkan kasus dugaan KTP ganda Bupati dan Kadispenduk tersebut langsung ke Polda Jatim,” sambungnya.

Semula, perwakilan warga ini ingin menyerahkan berkas laporan ke SPKT Polda Jatim. Namun oleh staff diarahkan ke Bagian Reserse Kriminal Khusus. Pasalnya, kasus tersebut berkaitan langsung dengan Bupati.

“Akhirnya kita diarahkan ke Sekretariat Umum Kapolda. Tadi kita langsung serahkan dan selanjutnya tinggal menunggu informasi kapan laporan tersebut akan diproses,” terang Kustiono.

Dalam berkas pendukung laporan, warga melampirkan sejumlah bukti dugaan KTP elektronik ganda milik Bupati dan Kadispenduk. Salah satunya ialah pernyataan Kapolres Jember, bahwa berdasarkan pengakuan tersangka pungli Sri Wahyuniati KTP Elektronik Bupati itu sengaja dicetak ganda sebagai cadangan.

“Selain itu kita juga lampirkan pendapat dari pakar hukum, bahwa ada hukuman pidana bagi pemilik KTP ganda,” sebutnya.

Lebih jauh Kustiono meminta agar aparat penegak hukum benar-benar serius menindaklanjuti kasus dugaan E-KTP ganda milik Bupati dan Kadispenduk tersebut. 

“Aparat hukum harus tegas dalam menegakkan aturan. Ketika ini ada pembiaran, maka akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum di Indonesia,” pungkasnya. (Rio)


Reporter : Kontributor Jember
Editor : Deni Ahmad Wijaya
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar