default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Komisi II DPR RI Percaya KPU Masih Berada di Jalan yang Lurus

Komisi II DPR RI Percaya KPU Masih Berada di Jalan yang Lurus
Politik
Ketua komisi II DPR RI, Zainuddin Amali saat ditemui wartawan di gedung DPR-MPR RI Jakarta, Selasa (08/01/2019)
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI, Zainuddin Amali mempercayai Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih bekerja sesuai dengan panduan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. 

Hal tersebut menyangkut keputusan KPU yang membatalkan penyampaian visi-misi Capres-Cawapres yang akan difasilitasi pada debat Pilpres.

"Kalau KPU sendiri menurut kami masih bekerja sesuai dengan track dan panduan UU," ujarnya di gedung DPR-MPR RI Jakarta, Selasa (08/01/2019).

"Kami masih tetap percaya pada KPU bahwa mereka masih bekerja sesuai dengan panduan aturan yang ada, yaitu UU no 7 tahun 2017 maupun PKPU dan  Bawaslu, dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang hasil konsultasi dengan komisi II DPR," tambahnya.

Lebih lanjut, Zainuddin menegaskan bahwa sejauh ini KPU masih bersikap netral dalam menentukan keputusan. Menurutnya, hal tersebut jauh dari tudingan berapa pihak yang menuduh KPU sedang dilegitimasi.

"Kami mengawasi betul jangan sampai mereka melakukan hal di luar, tetapi sejauh ini belum ada," tegasnya.

"Tetapi kalau ada sinyal elemen ada upaya untuk mendegeletimasi mungkin bukan untuk KPUnya tetapi prosesnya itu ya," tambahnya.

Kendati demikian, dia mengatakan tanggal 9 Januari mendatang Komisi II DPR akan memanggil KPU, Bawaslu dan Kementrian dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat terkait pelaksanaan debat Capres dan Pemilu.

"Sejauh ini kami sedang rapat internal, kita jadwalkan tanggal 9 (Januari) lusa akan rapat dengan KPU kemudian dengan Kemendagri dan Bawaslu," tutupnya.

Senada dengan Zainuddin, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menambahkan, KPU bisa menggunakan kewenangannya melalui Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilu dengan menegaskan peraturan yang telah dibuat.

"Sebetulnya jika KPU mau, dengan PKPUnya saja dia sudah selesai, karena dengan undang-undang 7 tahun 2017 yaitu turunannya PKPU, PerBawaslu , dan peraturan DKPP, itu mutlak menjadi kewenangan mereka, mestinya kandidat 01 dan 02 ya nurut saja dengan peraturan yang dibuat," ujarnya di gedung DPR-MPR RI, Jakarta, Selasa (08/1/2019). (ANAS)


Kontributor : Jakarta
Editor : Abdur Rozi
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar