default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Mendagri Instruksikan Humas ASN Sosialisasi Pemilu pada Masyarakat

Mendagri Instruksikan Humas ASN Sosialisasi Pemilu pada Masyarakat
Birokrasi
Mendagri Tjahjo Kumolo saat ditemui wartawan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

JAKARTA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, menghimbau kepada seluruh Humas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum (pemilu) 2019. 

Hal itu diinstruksikannya untuk mencegah kecenderungan masyarakat untuk tidak memilih pemimpin di pesta demokrasi tersebut. Agar masyarakat dapat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sudah disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Tugas humas menyampaikan, agar hak suara dijaga, warga untuk bisa hadir di TPS, tingkat partisipasi sangat penting pada proses pilpres yang akan datang. Kita terus kampanye untuk menggerakkan masyarakat di daerah untuk mau datang ke TPS,"  katanya di Rakornas Bidang Kehumasan dan Hukum se-Indonesia, di Hotel Bidakara, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (11/02/2019). 

Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan peran kepala daerah juga berfungsi untuk menjadi juru bicara yang baik dalam mensosialisasikan pemilihan umum, terhadap calon pemimpin di pilpres dan pileg 2019.

"Humas di daerah jangan hanya meliput berita kegiatan kepala daerah, tapi harus bisa jadi juru bicara, baik pemerintah pusat dan daerah. Siapa pun presidennya, siapa pun gubernurnya wajib untuk menyuarakan apa yang dikerjakan oleh pemerintah," tukasnya.

Tjahjo mengatakan dalam Rakornas bidang kehumasan dan hukum ini terdapat 514 humas dan 34 biro humas Indonesia di tingkat provinsi. Selain itu, Tjahjo juga berpesan pada biro hukum agar memberikan masukan untuk kepala daerah terkait APBD. 

"Biro hukum harus memberikan masukan yang detil baik diminta atau tidak kepada pengguna anggaran, khususnya yang terkait tentang perencanaan anggaran dan lingkungan hidup," jelasnya.

Jadi siapapun wali kota, bupati, gubernur, harus diberikan masukan-masukan sebelum teken kontrak dengan DPRD menyangkut APBD. Masalah anggaran kita harus lebih fokus dan tertib," tutupnya. (ANS)


Kontributor : Anas
Editor : Chandra Kirana
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar