default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Lemahnya Kepatuhan Hukum Peserta Pemilu di Indonesia

Lemahnya Kepatuhan Hukum Peserta Pemilu di Indonesia
Suara Pembaca
Chepto Rosdyanto
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

Oleh : Chepto Rosdyanto

Pemilu yang baik adalah pemilu yang mencerminkan kedewasan sikap berpolitik dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku, bagi seluruh peserta dalam agenda lima tahunan ini, akan tetapi memasuki tahun politik 2019, ketidak pahan akan ketentuan atau peraturan pelaksanaan pemilu dalam kampaye pilihan legislative maupun pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden masih jauh dari harapan ideal semenjak pelaksanaan pemilu pertama tahun 1955.

Dengan sistem perwakilan porposional, hembusan issue sara, politik adu domba menjadi pemberitaan media cetak maupun eloktronik, seperti yang diungkapkan peneliti asal Australia Herbert Feith, menggambarkan suasana persaingan Pemilu 1955 di buku "The Indonesian Elections of 1955". Ada sejumlah peristiwa yang terjadi, antara lain demonstrasi menentang penistaan agama, penolakan pemakaman komunis, hingga intimidasi yang dilakukan aparat.

Paska runtuhnya orde baru, kran demokrasi terbuka dengan selebar-lebarnya, diera reformasi tahun 1998, hal ini memberikan dampak yang luar biasa akan proses pendewasaan berdemokrasi dalam dinamika politik di Indonesia, euforia berserikat melahirkan banyak partai yang menjadi peserta pemilu tahun 1999, dari 141 partai yang mendaftarkan diri ke Kementrian Hukum dan Ham hanya 48 partai yang lolos menjadi peserta pemilu waktu itu,

Faktor ketidakpuasan akan kinerja presiden ke-3 mengakibatkan adanya pemilu yang ke 8 dipercepat pelaksanaanya dengan harapan terbentuknya pemerintahan yang lebih baik pada 7 Juli 1999, sementara pada tahun 2004 merupakan sejarah pemilu pertama kali bagi rakyat Indonesia karena setiap warga yang mempunyai hak memilih secara langsung atas presiden dan wakilnya selain pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD tingkat II.

Selain itu, sejak pemilu 2004, juga dilakukan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada pemilu tahun 2004 sampai 2009, ditetapkan parliamentary threshold (PT) sebesar 2.5%. Apabila partai politik yang memperoleh suara dengan persentase kurang dari 2,50% tidak berhak memperoleh kursi di DPR, sistem inipun berlaku pada pemilu 2019, pada 17 April nanti.

Proses menuju penggunaan hak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh masyarakat dari pemilu ke kepemilu dilalui bukan tanpa hambatan, black campaign yang mengatas namakan suku, ras, dan agama tetap saja mewarnai setiap agenda kampaye dalam pelaksanaan pemilu di republic ini. Selain kasus-kasus tersebut, propaganda melalui penggiringan issue yang belum tentu kebenarannya dengan secara terstruktur telah mengakibatkan adanya ketidak patuhan terhadap hukum pemilu yang besifat administrative maupun lainya.

Keterlibatan Aparatus Sipil Negara (ASN) masih sering menjadi pembicaran dalam media seolah membutakan diri adanya PKPU yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu yang bermartabat, belum lagi pemasangan APK maupun BK, di tempat tempat yang tidak diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, PKPU No. 33 Tahun 2018 Pasal 34. Pelanggaran APK maupun BK ini merupakan pelanggaran terbanyak sepanjang kampanye berlangsung dan terjadi diseluruh pelosok negeri ini.

Peran Penyelengara Pemilu di Blitar

Semenjak keberadaan Pengawas Pelaksana Pemilu (Panwaslak) tahun 1982, lembaga ini untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dan kecurangan pemilu yang semakin masif keberadaanya. Pada tahun 2003 melalui Undang-undang nomor 12 dan kemudian diperkuat dengan Undang-undang nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas secara khusus menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. Kemudian Bawaslu khususnya yang diitngkat daerah, pelaksanaan pengawasan pemilu melalui Panwaslu telah ditegaskan oleh Perbawaslu No 28 Tahun 2018 tentang pengawasan pemilu.

Lalu bagaimana dengan Bawaslu Kabupaten Blitar khususnya ? dalam melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran, dan penyadaran berdemokrasi ditengah berlangsungnya pemilu 2019, bawaslu selalu melakukan agenda-agenda diskusi public dengan semua kalangan baik dari parpol dan instansi maupun lembaga lainya guna menekan angka pelanggaran kampaye yang bersifat administrative maupun yang bersifat pidana pemilu.

Sementara berkaitan dengan penanganan pelanggaran pemilu berdasarkan hasil pengamatan dilapangan oleh semua panwaslu kecamatan diseluruh kabupaten Blitar, kebanyakan pelanggaran didominasi pemasangan APK yang tidak sesui dengan ketentuan PKPU no 33 tahun 2018, pasal 31 ayat 2 : Stiker sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2),: huruf (e)dilarang ditempel ditempat umum sebagai berikut: c. gedung atau fasilitas milik pemerintah, g. sarana prasarana public: dan /atau : h. taman dan pepohonan dan PKPU No 23 Tahun 2018, penyelengaraan kampaye pemilu 2019, pasal 33 ayat 5 “ Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ayat e Pemasangan APKdilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur:1) etika;2) estetika;3) kebersihan;4) keindahan; dan5) keamanan.”

Atas ketidaktahuan aturan PKPU diatas dan berdasarkan temuan pelanggaran terhadap pemasangan APK dipohon maupun lainya sebanyak 1105 dan 3 kampaye tanpa STTPK, adalah sebuah indikator ketidakpatuahan peserta pemilu terhadap adanya PKPU, “Kami berusaha menciptakan pesta demokrasi tanpa adanya pelanggaran dan Pemilu yang berintegritas, oleh karena itu kami berharap kerjasama segenap elemen untuk mencegah terjadi pelanggaran," terang Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Sholahuddin.

Penulis adalah Pegiat Demokrasi di Kalifa Society Blitar


Kontributor :
Editor : Nanang Habibi
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar