default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Politik Tanpa Kejujuran

Politik Tanpa Kejujuran
Suara Pembaca
Luthfi Andi Mutty
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60


oleh: Luthfi Andi Mutty

Pemilu 2019 telah usai. Hasilnya memang belum pasti. Tetapi masing2 capres sudah mengklaim menang. Ini setidaknya merupakan signal bahwa pelaksanaan pemilu kali ini sangat buruk. Terutama jika ditinjau dari perspektif kejujuran. Padahal kejujuran adalah fondasi utama proses demokrasi.

Semua lini seakan sepakat bertindak tidak jujur. Penguasa melakukan kecurangan lewat intimidasi dan money politic dgn sangat vulgar. Rakyat dihina para caleg dengan menebar uang, sarung, beras, daster, hingga sekedar kudung demi suara. Oknum penyelenggara seharusnya netral. Tetapi dlm beberapa kasus, mereka main mata dgn penguasa dan caleg. Sehingga aroma busuknya seringkali membuat rakyat sesak nafas. Belum lagi kerja mereka yg jauh dari profesional. Saya tidak tahu, sengaja atau tidak. Banyak dijumpai data yg tersaji di C plano beda dengan C1 yg ada di tangan para saksi.

Panwas seharusnya menjadi wasit yang berwibawa, disegani dan dihormati. Namun mereka tidak berdaya atas berbagai kecurangan yang berlangsung di depan mata. Mereka berdalih, uang dan barang yang dibagikan masih dalam batas toleransi aturan. Mungkin mereka lupa bahwa uang boleh diberikan sebagai pengganti transport dan uang makan kepada warga yang menghadiri pertemuan sosialisasi.

Bukan diberikan kepada orang yg lagi tidur nyenyak di rumah. Berbagai kecurangan yang berlangsung secara terstruktur, sistematis dan masif tetapi dibiarkan, mengingatkan saya pada lagu Bimbo. Bermata tapi tak melihat. Bertelinga tapi tak mendengar. Jika pemilu dimaksudkan sebagai ajang seleksi untuk menghadirkan politisi bermoral dalam rangka menjadi negarawan, maka kita akan kecewa.

Pemilu tidak lebih dari sandiwara konyol berbiaya mahal (Rp 25 T). Semoga saja tidak sekedar menghasilkan badut dan bandit politik. Karena jika itu yg terjadi, saya tidak bisa membayangkan wajah demokrasi kita ke depan. Jagad perpolitikan kita dipenuhi oleh politisi pragmatis opportunis. Semboyannya adalah, tidak ada yang salah dalam proses politik kecuali kalah. Maka jangan kaget jika segala cara dihalalkan demi mencapai tujuan.

Padahal di sebuah masyarakat beradab, proses selalu ditempatkan sama pentingnya dengan tujuan. Karena itu, semangat untuk menang selalu berbanding lurus dengan kesiapan untuk kalah.
Berbagai teori demokrasi yang pernah saya pelajari membuat saya merenung. Rupanya teori itu tidak berlaku di Indonesia. 

HILANGNYA KEJUJURAN

Dalam berbagai teori demokrasi, kejujuran selalu dirujuk sebagai fondasi demokrasi. Nixon terpaksa harus kehilangan kursi presiden karena menang pemilu lewat cara cara curang. Tidak jujur. Dia terbukti memasang alat sadap di markas pemenangan Partai Demokrat di Hotel Watergate. Kasus ini kemudian dikenal sebagai skandal Watergate. Dan menjadi skandal politik terburuk sepanjang sejarah Amerika.

Rakyat Amerika yang menempatkan kejujuran sebagai dasar utama dalam berpolitik, serentak marah. Mereka tidak mau dipimpin oleh orang tidak jujur. Congress bersidang untuk mencabut mandat Nixon. Dia terancam di "impeach". Nixon segera sadar. Dia tidak mau namanya tercatat dalam sejarah Amerika, sebagai presiden pertama yang dipecat karena menang denagn tidak jujur. Menghindari catatan kelam itu, Nixon terpaksa mengundurkan diri. 

Selain kejujuran, faktor penting lainnya yang dijunjung tinggi adalah tanggung jawab. Banyak tokoh politik yang mundur dari jabatan karena merasa gagal menjalankan amanah. Secara hukum mereka sesungguhnya belum dinyatakan bersalah. Tetapi meraka malu untuk bertahan pada jabatannya dikarenakan merasa telah mangabaikan etika politik dan moral sosial.

Memobilisasi aparat, membeli suara rakyat, mengintimidasi pemilih adalah tindakan yang secara telanjang telah mempertontonkan perilaku tidak jujur sekaligus tindakan tidak bertanggung jawab. Tindakan semacam itu jelas melanggar etika politik dan moral sosial.

Pasca reformasi, etika politik dan moral sosial sepertinya sudah diabaikan para politisi.
Maka jangan heran jika survey yg dilakukan TII sejak 2004, secara konstan menempatkan parpol dan parlemen menjadi lembaga yang paling tidak dipercaya rakyat.

Kejadian kurang dari sebulan setidaknya menjadi bukti betapa politisi kita tuna etika politik dan moral sosial. OTT KPK atas Romahurmuzy (15/3) anggota DPR dan Ketua Umum DPP PPP karena diduga terlibat jual beli jabatan di kemenag. Disusul OTT atas Bowo Pangestu (23/3) anggota Fraksi Golkar DPR karena ketahuan menerima gratifikasi pengangkutan pupuk. Terakhir, penahanan Markus Nari (2/4), yang juga anggota Fraksi Golkar terkait kaus e-KTP, hanyalah ibarat puncak gunung es. Andaikan penyakit, tuna moral dan etika sosial para politisi kita sudah akut. Apa yang terjadi di Senayan ternyata juga menjadi kebiasaan politisi daerah. 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang yang ditangkap KPK, hanya contoh kecil.

DAMPAK KETIDAKJUJURAN

Demokrasi adalah pilihan politik. Pilihan ini memang tidak sempurna. Banyak kelemahan yang melekat padanya. Prosesnya lama dan biayanya mahal. Namun banyak negara menjatuhkan pilihannya pada demokrasi dibandingkan sistem lainnya. Karena demokrasi menempatkan rakyat sebagai sentral dalam proses politik. Vox populi vox dei. Suara rakyat suara tuhan. 

Lewat pemilu sebagai proses demokrasi, rakyat akan menentukan siapa yang akan memimpin atau mewakili mereka. Ketika prosesnya tidak jujur, seringkali kerusuhan akan timbul. Terlalu banyak contoh untuk menyebutkannya. Sementara di negara negara yang proses pemilunya berlangsung jujur, kita tidak pernah mendengar terjadi kerusuhan pasca pemilu. Kenapa? Mereka malu melakukan protes. Menolak hasil pemilu yang nyata nyata berlangsung bersih, jujur dan adil adalah kelakuan yang tidak bertanggung jawab. Dan rakyat pasti menolak segala bentuk tindakan yang tidak bertanggung jawab.


Kontributor : Suara Pembaca
Editor : Nanang Habibi
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar