default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Implikasi People Power Terhadap Proses Penyelenggaraan Pemilu

Implikasi People Power Terhadap Proses Penyelenggaraan Pemilu
Suara Pembaca
Fathorrahman, SH, MH
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

Oleh : Fathorrahman, SH, MH

Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Jember.

Pemberitaan akhir-akhir ini disesaki soal rencana menggumpulkan massa yang akan dilakukan dalam rangka melakukan protes terhadap penyelenggeraan pemilu yang dinilai terjadi kesengajaan kecurangan secara sistematis dan masif. Opsi tersebut berangkat dari ketidakpercayaan salah satu tim pemenangan salah satu calon pasangan presiden dan wakil presiden terhadap penyelenggara pemilu. mereka menuding penyelenggara pemilu tidak netral dan meguntungkan salah satu calon peserta pemilu dalam momentum pemilihan serentak tahun ini.

Salah satu ketidakberesan tersebut adalah jumlah daftar pemilih yang tidak efektif karena dituding terdapat banyak sekali ghost voters yang termuat di dalam DPT. Daftar pemilih siluman yang dimaksud kemungkinan terkait pengelembungan data 31 juta pemilih, yang dianggap sebagai upaya kecurangan tersistem. Walaupun Komisi Pemilihan Umum RI sudah membantah “pengelembungan” tersebut sebagai data yang manipulatif. Dari keterangan KPU, data tersebut berasal dari sinkronisassi beberapa kelembagaan yang merupakan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilih (DP4).

Sebagai warga yang hidup didalam Negara hukum, mengambil sikap terlalu dini dalam memberikan penilaian tanpa didahului oleh bukti permulaan, adalah sebuah cara pikir yang sesat. Bahkan, cara pikir yang mudah memberikan stereotipe kepada pihak lain tanpa mengetahui secara jelas duduk persoalanya adalah cara pikir pada level menyesatkan. Maka, sikap awal yang perlu dijadikan prinsip adalah asas “praduga tak bersalah” sebagai sikap bijak sebagai warga Negara yang soleh. Walaupun, ruang “praduga bersalah” kepada penyelenggra atau pihak-pihak yang dianggap bermasalah juga masih sangat terbuka.

Praduga bersalah tersebut perlu diuji berdasarkan regulasi kepemiluan sebagai upaya “protes” terhadap penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu. Instrument uji yang dapat dilakukan sangatlah beragam dan dapat diakses oleh semua pihak sebagai bentuk kepedulian terhadap semua tahapan pemilu. Jumlah kelembagaan penyelesaian yang tidak sedikit tersebut merupakan cerminan dari asas pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bentuk ruang protes masyarakat atau peserta pemilu bisa dilakukan sebagai upaya penegakan hukum. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, pidana pemilu, sengketa hasil pemilu dan lain-lain dapat diajukan kepada beberapa lembaga sebagai berikut.

Apabila terkait pelanggaraan pemilu dan sengketa proses pemilu, maka penyelesaiannya dilakukan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bahkan lembaga ini diperkuat tidak hanya menjadi lembaga yang hanya merekomendasi pelanggaran yang terjadi, tetapi juga menjadi “hakim” yang dapat melakukan eksekutorial langsung. Kewenangan yang dibebabnkan kepada bawaslu juga dapat menjadi hakim pemutus perkara administrasi pemilu. menjaadi dalam perkara administrasi pemilu tidak hanya dimiliki oleh Bawaslu pusat, tetapi juga menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi dan kabupaten/kota untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa yang terjadi.

Ketika terdapat pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, terhadap etika penyelenggara pemilu berdasarkan sumpah dan atau janji penyelenggara, maka proses pengaduan dapat diajukan kepada Dewan Kehormatan Pemilu (DKPP). Bahkan DKPP dapat menbentuk tim pemeriksa daerah di setiap provinsi yang tugasnya membantu melakukan pemeriksaan pelanggaaran etik di daerah. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan DKPP dapat memberikan putusan berupa sanksi atau rehabilitasi yang sanksinya dapat berbentuk teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau bahkan pemberhentian tetap kepada penyelenggara pemilu.

Terkait dengan perbuatan atau tindak pidana terkait kepemiluan, maka hal tersebut dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang sudah dibentuk oleh peraturan perundang-undangan. Tata cara penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu dapat dilakukan proses pelaporan kepada Gakkumdu. Gakkumdu merupakan pusat aktivitas atau sentra penegakan hukum terpadu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Keppolisian dan Kejaksaan. Dari gakkumdu inilah proses hukum lanjutan dapat diteruskan kepada ranah peradilan. Proses peradilan yang dimaksud adalah Pada Pengadilan Negeri dan dapat dilakukan banding kepada Pengadilan Tinggi yang putusan dari pengadilan tinggi adalah putusan terakhir yang mengikat. Dari putusan pengadilan tinggi itulah tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya seperti pada perkara pidana dalam lingkungan pengadilan pidana pada umumnya.

Penyelesaian terhadap sengketa hasil pemilu yang meliputi perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu dilakukan proses kepada Mahkamah Konstitusi. Peserta pemilu dapat melakukan keberatan terhadap penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi dalam hal penetapan hasil suara pemilu bagi anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten dan DPD dan perselihan penetapan perolehan hasil suara untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh KPU. Dari keberatan yang dilakukan MK dapat memberikan putusan final dan mengikat kepada semua pihak, lebih-lebih kepada penyelenggara pemilu agar dapat melakukan perbaikan apabila terbukti melakukan suatu kesalahan.

Dari paparan diatas dapat kita simpulkan bahwa instrumen yang disediakan oleh peraturan perundang-undagan sangatlah luas untuk menjamin terciptanya sebuah keadilan bagi seluruh perserta pemilu dan rakyat Indonesia. Artinya, rencana gerakan poeplo power yang direncanakan akan dilakukan oleh sebagian kelompok sebagai upaya protes terhadap penyelenggaraan pemilu yang sebentar lagi akan dilaksanakan tidak punya implikasi hukum apapun. Bahkan kalaupun dianggap terjadi kecurangan, hal tersebut dapat dilakukan terlebih dahulu sesuai intrumen hukum yang ada, demi sebuah kepastian hukum. instrumen hukum yang sudah disediakan tersebut juga mempunyai implikasi hukum terhadap penyelenggaraan pemilu.


Kontributor :
Editor :
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar