default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Pemkab Mahulu Dukung Percepatan Pembangunan Daerah yang Responsif Gender

Pemkab Mahulu Dukung Percepatan Pembangunan Daerah yang Responsif Gender
Birokrasi
Bupati Bonifasius Belawan Geh, SH menandatangani kesepakatan bersama percepatan pembangunan daerah yang responsif gender di Pemrov Kaltim bersama dari perwakilan kementrian dan kabupaten/kota se-Kaltim
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) berkomitmen dalam upaya meningkatkan peran serta aktif pada kaun gender khusus perempuan dalam pembangunan daerah di lima Kecamatan se-Kabupaten Mahulu.

Hal itu dikatakan Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh SH, saat mengikuti Rakorda Percepatan Pembangunan Daerah yang Responsif Gender di Kaltim, pada Selasa (30/7/2019), berlangsung di Hotel Selyca Mulia Samarinda.

Melalui kegiatan yang sejalan dengan Visi Pemprov Kaltim yang tertuang dalam RPJMD Kaltim 2019-2023, juga dihadiri Kadis Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Mahulu, Emiliana Dai dan Kepala PPPA Agus Darmawan.

“Saya senang bahwa saat ini dapat terlihat kaum gender banyak menduduki kursi di DPRD dan juga di struktural pemerintah. Sehingga mereka diberi kesempatan agar bisa berekspresi dengan terlibat langsung dalam pembangunan daerah,” ungkap Bupati.

Melalui Rakorda tersebut, Bupati sangat mensupport apa yang menjadi program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemprov Kaltim maupun Pemerintah pusat, sehingga saat ini mahulu mengikuti aturan dan sejumlah tahapan pengerus utama gender yang telah berjalan saat ini.

“Kita selalu mendukung program untuk percepatan pembangunan daerah. Untuk itu kepada instansi terkait dapat lebih aktif dan responsif lagi. Agar program dapat berjalan di Mahulu dengan tepat sasaran,” tegas Bupati.

Sementara Gubernur Kaltim H Isran Noor, dalam sambutannya yang dibacakan Plt Asisten Administrasi Umum Setda Prov Kaltim H Fathul Halim, sekaligus membuka kegiatan tersebut mengatakan, Pemrov Kaltim telah diinisiasi dengan pembentukan kelembagaan dan Pokja PUG maupun tim teknis dan tim focal point.

“Ini diperkuat dengan adanya komitmen dalam menerbitkan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Walikota atau Bupati guna penerapan Pengerus Utamaan Gender didaerah,” terang Gubernur.

Selain itu, telah dilakukan berbagai advokasi, pelatihan, dan sosialisasi pada banyak pihak menggunakan dana APBN dan APBD. Termasuk pelatihan bagi fasilitator dengan harapan SDM fasilitator terlatih dan tersertifikasi memiliki keseragaman kemampuan mendampingi daerah melaksanakan strategi PUG.

Hasilnya sudah terlihat. Diantaranya terkait keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan dianugari Anugrah Parahita Ekapraya (APE) yang terus meningkat dari 2011 APE Pratama sampai pada 2018 menjadi APE Peringkat Madya,” jelasnya.

Ia sangat mengharapkan, semua kendala dapat diatasi bersama dengan koordinasi yang baik khususnya melalui Rakorda tersebut. Kata dia, agar dapat mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat lebih optimal.

Diketahui, kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama dalam percepatan pembangunan daerah yang responsif gender di Provinsi Kaltim oleh masing-masing perwakilan dari kementrian dan kabupate/kota yang dilanjutkan diskusi panel.

Melalui diskusi tersebut, menghadiri sejumlah narasumber Deputi Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan dari Kementrian PPN BAPENAS, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dari Kemendes PDTT, serta perwakilan dari Kementrian PUPR dan Sekda Kutai Kartanegara. (*HMS10/Alfian Nur)


Kontributor : Alfian Nur
Editor : Nanang Habibi
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar