default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

DPRD Banyuwangi Sahkan Perda Pilkades dan Minuman Beralkohol

DPRD Banyuwangi Sahkan Perda Pilkades dan Minuman Beralkohol
Birokrasi
Ketua Pansus Perda Perubahan Pilkades
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

BANYUWANGI – DPRD Kabupaten Banyuwangi mengesahkan 2 Peraturan Daerah (Perda) yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten Banyuwangi. Kedua perda tersebut yakni, Perda Perubahan Atas Perda nomor 12 tahun  2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol serta Perda Perubahan Atas Perda nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Ketua Pansus sekaligus juru bicara Perda Minuman Beralkohol, Sugirah menyampaikan, setelah dilakukan fasilitasi oleh Gubernur, sebagaimana amanat regulasi, maka dalam rangka menjamin kualitas perda ini, telah dilakukan fasilitasi sekaligus harmonisasi sebagaimana surat gubernur jawa timur nomor 188/ 14208/013.4/2019 tertanggal 11 juli 2019.  

“Yang telah disepakati selengkapnya sebagai berikut. Pertama, menguatkan konsideran menimbang dengan memasukkan nilai nilai filosofis, sosiologis dan yuridis  dengan argumentasi bahwa inisiasi perubahan perda bukan karena perubahan regulasi yang lebih tinggi. Kedua, menghapus beberapa dasar hukum yang tidak sesuai dengan materi pokok  serta menambahkan beberapa dasar hokum baru yang urgen,” terangnya saat Sidang paripurna Senin(05/08/2019).

Selanjutnya, pemerintah daerah diminta untuk menyempurnakan ayat (1) pasal 4, sehingga berbunyi produksi minuman beralkohol di  dalam negeri hanya dapat diselenggarakan berdasarkan izin menteri perdagangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Mengubah pasal 11 yang selengkapnya sebagai berikut, ayat (1), bupati melakukan  pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol golongan a , golongan b, dan / atau golongan c serta minuman beralkohol golongan b yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol setinggi-tingginya 15 persen; ayat (2),” ungkapnya.

“Bupati dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) membentuk tim terpadu dengan melibatkan unsur aparat kepolisian dan instansi vertikal terkait; ayat (3), tim terpadu sebagaimana dimksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati; ayat (4), ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian diatur dalam peraturan bupati,” kata Sugirah.

Juru Bicara sekaligus Ketua Pansus Perda Pilkades, Syahroni menyampaikan setelah dilakukan fasilitasi oleh Gubernur, pansus dan eksekutif sudah melakukan harmonisasi dan penyempurnaan. Pertama, pasal 59 a ayat (1) ditambahkan  frase  yang dapat  memperkuat    argumentasi pembenar terhadap -pasal perubahan.

“Kedua, ayat (2) diubah menjadi penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) melaksanakan tugas dan wewenang sebagai berikut serta menambahkan tugas dan wewenang kepala desa mengacu pada pasal 26 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,” terangnya.

Selanjutnya, pasal 59 b ayat (5) ditambahkan frase yang dapat  memperkuat  argumentasi pembenar terhadap -pasal perubahan. Kemudian memisahkan ayat 10 sampai dengan ayat 12 pada pasal 84 b sebagai pasal tersendiri; menyempurnakan pasal 84 c, sehingga kalimatnya menjadi ; ketentuan mengenai tahapan pelaksanaan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 a dan pasal 84 b dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan bupati.

“Selanjutnya, menghidupkan kembali serta memberikan penjelasan pasal  pada ayat(2)  pasal 86  mengenai peruntkan penggunaan apb desa dalam tahun proses pemilihan kepala desa; menyempurnakan ayat (4) pasal 86  sehingga berbunyi biaya pemiliha kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa; menyempurnakan ayat (5) pasal 86 sehingga berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan pemilihan kepala desa akan diatur dalam peraturan bupati,” ungkapnya.

Seluruh Anggota DPRD Banyuwangi yang hadir dalam sidang paripurna menyepakati untuk mengesahkan dua Perda yang diusulkan Pemkab Jember.   


Kontributor : Rozik Fanani
Editor : Nanang Slamet
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar