default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Sering Dijadikan Lahan Suap, KPK Minta Pemerintah Tegas Tentukan Kuota Impor Pangan

Sering Dijadikan Lahan Suap, KPK Minta Pemerintah Tegas Tentukan Kuota Impor Pangan
Peristiwa Nasional
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, saat dikonfirmasi di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019).
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah tegas dalam penentuan kuota impor pangan yang kerap dijadikan sebagai lahan korupsi bagi politisi atau pengusaha, sebab KPK beberapa kali menemukan adanya kasus suap dalam komoditas impor pangan. 

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai ada beberapa pihak yang memanfaatkan keuntungan dalam suap tersebut, sehingga terus dijadikan komoditas bagi beberapa pihak.

"Ya seperti itu ( kegiatan suap menyuap) berulang, dan kita berharap sebenarnya ini disetop, tapi sampai sekarang nggak juga. Dulu kita pernah kasus impor sapi, sekarang bawang, sebelumnya dulu sapi juga. Ini kelihatannya modusnya masih sama. Cuma modus cara bergeraknya beda-beda. Jadi kita harus menyesuaikan diri untuk hal itu," katanya di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019).

"Ini harus disetop, pemerintah ini harus tegas menurut saya. Penentuan kuota-kuota ini selalu menjadi lahan untuk suap menyuap. Karena hampir semua komoditi. Sehingga di pasar masih kelebihan pun karena ingin mendapat keuntungan ekonomi mereka," lanjutnya. 

Laode mencontohkan mengenai perdebatan impor beras. Menurutnya Kebijakan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian menurutnya tidak sejalan. 

"Jadi misalnya kaya kemarin, impor beras, kementerian pertanian bilang ini beras banyak cukup, tapi masih saja di impor oleh kementerian perdagangan akhirnya Kepala Bulog mengeluh, mau ditaruh di mana impor ini, karena gudangnya sudah penuh. Dan itu aneh sebenarnya, masa pemerintahan nggak bisa berkoordinasi dengan baik," katanya.

Laode menjelaskan perbedaan data kuota impor dapat dijadikan celah oleh beberapa oknum untuk melakukan korupsi. Lantaran perbedaan harga yang cukup tinggi di luar negeri dengan dalam negeri. 

"Ia perdagangan pengaruh, dan itu akhirnya dimanfaatkan. Karena selisih harga komoditi di luar negeri dengan dalam negeri itu tinggi banget. Kaya seperti bawang putih harganya satu kilo di sini berapa? Kalau di China murah sekali, beras juga begitu harga beras itu setengahnya harga per kg diluar negeri dengan dalam negeri," tuturnya. 


Kontributor : Anas
Editor : Imam Hairon
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar