default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Ada Keluhan Seputar Pilkades Jember, Adukan Kesini

Ada Keluhan Seputar Pilkades Jember, Adukan Kesini
Peristiwa Nasional
Posko pengaduan Pilkades Kabupaten Jember, Perum Gunung Batu, Blok C3 Jember
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

JEMBER - Menjawab banyaknya keluhan masyarakat terkait carut marutnya mekanisme pra pilkades Kabupaten Jember, Aliansi Advokat Jember (AAJ) membuka pos koordinasi (posko) pengaduan.

Bertempat di Perum Gunung Batu, Blok C3 Jember, Jawa Timur, tim ini akan siap melayani setiap keluhan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Jember, Jawa Timur.

"Posko ini didirikan bertujuan untuk menampung segala bentuk pengaduan pilkades serentak baik terhadap peserta dan penyelenggara,” terang Ketua AAJ Anasrul, Kamis (20/8/2019).

Untuk jenis pengaduannya sendiri kata Anasrul, fokus tentang seputar pilkades, baik terkait dugaan tarikan biaya, diskualifikasi sepihak ataupun lain-lainnya.

"Kita bisa lihat bersama Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 dan Perbup perubahan Nomor 61 Tahun 2019, disitu saja sudah sangat fatal," terang Anasrul dengan gamblang menjelaskan.

Anas juga menyebutkan, dalam pasal 21 disebutkan apabila bakal calon telah memenuhi syarat administrasi, maka harus ditetapkan sebagai calon. 

"Dalam pasal 46 disebutkan adanya sumbangan dari masyarakat, bakal calon atau calon yang tidak mengikat,” lugas Anasrul.

Anehnya, sambung Anasrul, dalam pasal 45 ayat 2 dan 3 disebutkan baik kepala desa, BPD dan panitia dilarang memungut dan membebankan biaya kepada calon. 

“Jika kebijakan tanpa aturan itu terus dilaksanakan, panitia dan eksekutif berpotensi akan terjerat pidana, kita lihat saja,” sergahnya.

Ditambah lagi, kebijakan baru Pemkab Jember akan segera menggelontorkan dana tambahan lewat P-APBD tanpa dibarengi dengan Perbup, hal itu dinilai Anasrul justru akan menambah lagi deretan masalah panjang.

"Jangan sampai panitia masuk sel gara-gara itu. Apa susahnya membuatkan Perbup, dua hari bisa selesai kok. Apalagi, di Pemkab Jember sudah banyak pemikirny,a" ungkapnya.

Pemangku kebijakan sendiri, kata Anas, seharusnya segera membuat perubahan perbup dan SK bupati. 

"Nantinya akan menjadi landasan panitia desa untuk melaksanakan musyawarah ulang terkait adanya perubahan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang berasal dari APBDes," sebutnya.

Menurut Anasrul, hal itu bisa menjadi aneh, jika landasan hukumnya sampai hari ini tidak ada. 

Berdasarkan Perbup Nomor 41 Tahun 2019, bahwa panitia desa membuat RAB yang diajukan paling lambat 30 setelah panitia terbentuk. Sampai hari ini belum juga ada peraturannya;” tandasnya. Anasrul. 

Merujuk kepada beberapa persoalan itu, Anasrul berinisiatif membuka posko pengaduan gratis, bagi masyarakat yang merasa dirugikan terkait penyelenggaraan pilkades.

"Kami siap melayani pengaduan fengan sepenuh hati dalam bentuk konsultasi hukum dan solusinya. Silahkan datang ke posko kami," pungkasnya.

Perlu diketahui, dalam waktu dekat Kabupaten Jember sebanyak 161 desa akan mengadakan Pilkades serentak.

Namun, sebelum pelaksanaan sudah banyak kebijakan yang dinilai tidak sesuai aturan, terutama terkait biaya yang dibebankan kepada bakal calon.


Kontributor : Imam Khairon
Editor : Nanang Habibi
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar