default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

DPR Sepakat, Dewan Pengawas KPK Dipilih Langsung Presiden

DPR Sepakat, Dewan Pengawas KPK Dipilih Langsung Presiden
Peristiwa Nasional
Wacana Revisi UU KPK oleh DPR dan pemerintah yang menimbulkan polemik bagi akademisi,pengamat dan masyarakat terkait pemberantasan korupsi di Indonesia, Jakarta, Selasa (17/9/2019).
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

JAKARTA - Anggota Badan legislatif DPR RI, Taufiqulhadi menyepakati bahwa Dewan Pengawas KPK akan dipilih oleh Presiden. Hal tersebut tertuang dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan pemerintah terkait pembahasan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 (revisi UU KPK).

"Dalam keputusan saat ini, Dewas KPK beranggotakan lima orang yang semuanya dipilih oleh pemerintah atau Presiden dengan periode selama empat tahun," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/9) malam.

Dia menjelaskan mayoritas fraksi telah sepakat terkait konsep keberadaan Dewan pengawas KPK dan ada sejumlah fraksi yang masih membutuhkan konsultasi terkait hal tersebut. Dia mengatakan kriteria Dewas KPK tidak boleh berasal dari parpol, memiliki rekam jejak yang baik, usia minimal 55 tahun.

"Jadi untuk pertama diangkat (oleh Presiden) di periode ini, dan kami sudah setuju. Namun yang akan datang melalui Panitia Seleksi seperti yang dilakukan untuk calon pimpinan KPK," jelasnya.

Taufiqulhadi menjelaskan adanya Dewan pengawas KPK akan memiliki kewenangan seperti memberikan izin untuk penyadapan, membuat kode etik pegawai KPK, dan mengawasi kinerja pimpinan KPK.

Namun menurut dia, Dewas KPK tidak punya wewenang mengeksekusi sebuah kebijakan karena merupakan ranah pimpinan KPK.

Menurut dia, KPK sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah, diawasi oleh DPR dan juga terkait persetujuan anggaran lembaga tersebut.

"Tetapi untuk persoalan etik dan penyadapan tidak bisa dilakukan DPR, itu harus diberikan izin dari pengadilan, namun masyarakat katakan jangan pengadilan nanti bocor. Lalu Presiden Jokowi memindahknannya ke Dewan Pengawas, kita setuju dengan perspektif pemerintah tersebut," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memiliki pandangan berbeda terkait Dewan Pengawas KPK, nantinya dijaring oleh panitia seleksi dan diangkat oleh Presiden.

Menurut Jokowi, anggota Dewan Pengawas KPK diambil dari tokoh masyarakat, akademisi atau pegiat antikorupsi bukan politisi, bukan birokrat atau aparat penegak hukum aktif.


Kontributor : Anas
Editor : Imam Hairon
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar