default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Ketua KPK: Ikhtiar Melawan Korupsi Tidak Boleh Berhenti

Ketua KPK: Ikhtiar Melawan Korupsi Tidak Boleh Berhenti
Peristiwa Daerah
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo menegaskan akan tetap ikhtiar dalam melawan korupsi di Indonesia, sehingga dia dan jajaran tim nya akan tetap menjalankan tugasnya hingga masa kepemimpinan selesai. Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi tak boleh berhenti.

"Ikhtiar kita melawan korupsi tidak boleh berhenti. Kami langsung pada kalimat inti ini agar kita paham dan tidak ragu sedikit pun untuk tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, Rabu (18/9/2019).

Dalam kesempatan yang sama, Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah mengatakan KPK saat ini tidak boleh berhenti melawan korupsi meski kondisi serba sulit.

"Di tengah kondisi yang serba sulit saat ini, kami memahami bahwa KPK tidak boleh patah arang dan berhenti melakukan tugas pemberantas korupsi," tegasnya.

Selain itu, Febri mengatakan KPK mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang selama ini menunjukkan sikap dan suara yang tegas untuk mengawal pemberantasan korupsi. Meski suara itu tidak dihiraukan dan RUU KPK tetap disahkan, Febri mengajak semua pihak tetap mengawal dan memperkuat peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

"Meskipun mungkin suara-suara penolakan terhadap revisi UU KPK tersebut tidak didengar hingga RUU tetap disahkan, namun KPK tetap mengajak semua pihak untuk menjadikan ini momentum untuk semakin memperkuat peran masyarakat mengawal pemberantasan korupsi. KPK juga mengajak agar masyarakat lebih kuat melakukan kontrol terhadap kerja KPK ke depan. Karena masyarakat adalah korban dari korupsi yang sesungguhnya," ucap Febri.

Sebelumnya diberitakan, DPR mengesahkan RUU KPK dalam rapat paripurna pada Selasa (17/9) setelah selang beberapa hari melantik Calon pimpinan (Capim) KPK yang baru yang turut menuai polemik karena latar belakangnya.

Diketahui,RUU tentang KPK disahkan di tengah gelombang penolakan yang begitu kuat dari sejumlah elemen masyarakat.Revisi UU 30/2002 tentang KPK ditolak oleh guru besar, akademisi, koalisi masyarakat, hingga oleh KPK sendiri karena dianggap bisa membunuh lembaga antikorupsi itu. Namun DPR tetap mengesahkan RUU tentang KPK itu.


Kontributor : Anas
Editor : Imam Hairon
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar