default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

PMII Brawijaya Gelar Aksi Tolak Revisi RUU KPK

PMII Brawijaya Gelar Aksi Tolak Revisi RUU KPK
Peristiwa Daerah
Sejumlah Kader PMII Komisariat Brawijaya Gelar Aksi Tolak Revisi RUU KPK di Bundaran Tugu Universitas Brawijaya, Malang, Rabu (18/09/2019).
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

MALANG - Sejumlah massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Brawijaya mengelar aksi demonstrasi menolak revisi RUU KPK di Bundaran Tugu Universitas Brawijaya Malang, Rabu (18/09/2019).

Penolakan RUU KPK itu dilakukan dengan membentangkan sejumlah poster. Salah satu poster bertuliskan 'Presiden dan Parlemen sama-sama Maling'.

Massa juga membawa replika keranda yang bertuliskan 'RIP KPK' yang menandakan KPK dianggap telah mati akibat revisi tersebut.

Koordinator Aksi, Adnan Maghribbi mengatakan banyak sekali kejanggalan dalam perjalanan Revisi UU KPK. 

"Ini jelas kami sayangkan. Sebelum revisi diketok kemarin, semua pasti tahu bahwa banyak Rancangan Undang-undang yang lebih darurat untuk segera disahkan. Dan kita juga mengerti bahwa Revisi UU KPK tidak masuk di dalam agenda Prolegnas. Jokowi yang dulu janjinya memperkuat KPK juga kelihatan tidak berdaya. KPK sama sekali tidak dilibatkan dalam pembahasan dan sekali lagi kami sangat kecewa karena DPR dan Pemerintah seolah bersekongkol menutup telinga atas berbagai penolakan dari publik," ujar Adnan sapaan akrabnya.

"Kami harus kabarkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa hari ini KPK sedang dilucuti dari berbagai sisi," sambung Adnan.

Sementara, Ketua PMII Komisariat Brawijaya Anjas Pramono sangat menyayangkan sikap yang diambil oleh pemerintah sebelum RUU ini disahkan. 

"Sikap yang dikeluarkan Jokowi dalam press release-nya terkait RUU ini tidak ada indikasi untuk memperkuat KPK. Dan dengan dikeluarkannya Surpres (Surat Presiden) maka Presiden berarti “mendukung” rancangan ini," papar Anjas.

"Adanya bentuk dukungan atas RUU KPK ini,  Presiden Republik Indonesia telah melanggar janjinya yang tercantum dalam Nawacita terkait penguatan lembaga KPK," sambungnya.

Menurut Anjas, setidaknya ada sembilan poin yang beresiko melumpuhkan kinerja KPK sebagai lembaga anti-rasuah, yaitu :

1. Independensi KPK terancam
2. Penyadapan dipersulit dan dibatasi
3. Pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR
4. Sumber Penyelidik dan Penyidik dibatasi
5. Penuntutan Perkara Korupsi Harus Koordinasi dengan Kejaksaan Agung
6. Perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria
7. Kewenangan Pengambilalihan perkara di Penuntutan dipangkas
8. Kewenangan-kewenangan strategis pada proses Penuntutan dihilangkan
9. Kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas.

Menanggapi berbagai poin diatas, PMII Komisariat Brawijaya Malang menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Menolak segala bentuk dan upaya pelemahan KPK yang dilakukan oleh Berbagai Pihak.

2. Menolak segala bentuk rasionalisasi dan argumentasi subjektif Presiden Republik Indonesia sebagai pimpinan tertinggi lembaga eksekutif serta jajaran legislatif berkaitan dengan revisi Rancangan Undang-Undang KPK.

3. Menuntut Presiden Jokowi untuk menuntaskan janjinya dalam upaya memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi.


Kontributor : Swandy Tambunan
Editor : Nanang Habibi
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar