SUARA INDONESIA, LAMONGAN - Hingga akhir tahun 2023, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan masih rendah, bahkan di bawah target yang ditetapkan. Jika belanja daerah tersebut tidak segera diakselerasi, percepatan dan pemerataan pembangunan akan terganggu.
Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Lamongan mencatat, hingga 27 Desember realisasi APBD 2023 baru sebesar 80 persen atau Rp 2,8 triliun, dari total APBD Rp 3,5 triliun.
Angka itu masih rendah dibandingkan target belanja daerah yang ingin dicapai pada Desember 2023, yakni 90 persen.
“Realisasi APBD Lamongan di akhir tahun baru 80 persen. Dari target seharusnya 90 persen,” kata Kepala BPKAD Lamongan Khusnul Yaqin, Kamis (28/12/2023).
Namun sayangnya hingga kini, Khusnul belum mampu membeberkan penyebab serapan APBD tidak sesuai target, yang bisa menghambat program percepatan pembangunan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi.
Dia hanya mengungkapkan bahwa ada satu organisasi pemerintah daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan yang serapan anggarannya jeblok, yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Di akhir tahun 2023, serapan anggaran di Kesbangpol Lamongan baru mencapai 28,92 persen atau Rp 12 miliar, dari total anggaran yang diberikan Rp 44 miliar.
“Serapan anggaran terendah di OPD, saat ini ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,” pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Irqam |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi